BJB FEBRUARI 2026

Program Sekolah Gratis Swasta Baru Dibayar Satu Bulan, FK2SMKS Ancam Tak Ikut Program Gubernur

Program Sekolah Gratis Swasta Baru Dibayar Satu Bulan, FK2SMKS Ancam Tak Ikut Program Gubernur

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Jamaluddin.--

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten mendesak akan mundur dari program sekolah gratis yang merupakan program prioritas Gubernur Banten. Hal ini lantaran adanya keterlambatan pembayaran dana yang berlarut-larut di tahun kedua, dan tentunya berdampak pada manajemen sekolah swasta.

Ketua FK2SMKS Provinsi Banten, Ahmad Ali Subhan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola pencairan dana yang dianggap sangat lambat. Meski saat ini sudah memasuki bulan April, Pemprov Banten baru membayarkan kewajiban untuk satu bulan saja.

"Januari, Februari, Maret baru dibayarkan satu bulan. Ini sudah April. Katanya alasannya uangnya tidak ada di kas daerah. Padahal sekolah sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan pungutan kepada siswa sejak mengikuti program ini," katanya melalui sambungan telepon, Rabu (1/4).

Ia mengaku, keterlambatan ini berdampak pada keberlangsungan sekolah. Menurut Ali, dana PSG merupakan tulang punggung untuk biaya operasional harian, mulai dari membayar honorarium guru, tagihan listrik, hingga persiapan menghadapi ujian sekolah dan semester yang sudah di depan mata.

"Bayangkan saja selama tiga bulan operasional sekolah tidak lancar atau terhambat, itu dampaknya besar sekali. Kami dilarang memungut biaya dari siswa, lalu kalau dana dari pemerintah tidak cair, kami harus mencari ke mana?" ujarnya.

Dikatakan Subhan, kondisi ini dialami oleh hampir 90 persen dari sekitar 600-an SMK swasta di seluruh Provinsi Banten yang mengikuti program sekolah gratis.

"Total di wilayah Tangerang sekitar 150 sekolah, Tangerang Kota 76 sekolah, Lebak 40 sekolah, Kota Serang 30 sekolah, totoalnag ada sekitar 600-an," terangnya.

Bahkan, FK2SMKS dalam waktu dekat berencana melakukan konsolidasi di Tangerang untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika hingga akhir April tidak ada kejelasan, Ali menyebut para kepala sekolah sudah mulai mendesak untuk melakukan aksi nyata atau bahkan menyatakan mundur dari program sekolah gratis.

Beberapa sekolah besar di Cilegon dan Tangerang dengan jumlah siswa mencapai 2.000 hingga 3.000 orang dikabarkan sudah mempertimbangkan serius untuk keluar dari program PSG.

"Mungkin banyak sekolah besar akan kemungkinan tidak mengikuti lagi program ini. Ngapain kita menyukseskan program yang tidak jelas? Kami akan coba ruang dialog dulu dengan Gubernur, tapi jika terpaksa, kami tidak bisa membendung dorongan teman-teman dari bawah untuk melakukan aksi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Jamaluddin, mengakui adanya keterlambatan pembayaran untuk program sekolah gratis swasta. "Sudah dicairin kemarin satu bulan (Januari-red)," katanya.

Ia menjelaskan, pembayaran untuk bulan Februari tengah dalam proses. Ia menargetkan anggaran bisa dicairkan pekan ini. Adapun untuk pembayaran bulan Maret masih menunggu informasi dari BPKAD.

"Sekarang mau cair lagi insya Allah di minggu ini (untuk pemyaran Februari-red). Sudah diusulin, tinggal nunggu saja. (Maret)  nanti nunggu informasi dari BPKAD, kalau bisa dicairin saya cairin lagi," ungkapnya.

Jamaluddin mengaku, keterlambatan ini salah satunya diakibatkan adanya pengakuratan data penerima. Namun ia tidak menyebutkan masalah secara rinci.

"Kendalanya kemarin terkait pengakuratan data dan lain sebagainya lah," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia akan mempertimbangkan skema pencairan rapel per beberapa bulan sekaligus yang dibayarkan di awal bulan.

"Saya sudah ngobrol sama BPKAD, jadi ke depan misalkan untuk Januari, Februari, Maret kita bayar, nanti selanjutnya untuk April, Mei dua bulan atau tiga bulan langsung kita cairkan," tuturnya.

Menurutnya, skema tersebut sebenarnya sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) tentang sekolah gratis. Namun, selama ini opsi itu belum pernah digunakan.

"Di pergubnya tiga bulan sekali sebetulnya. Jadi bisa di awal atau di akhir. Mudah-mudahan di awal bisa, jadi kita kasih modal dulu itu lebih bagus," paparnya. (mam)

Sumber: