Hasbi-Amir Berdamai
Bupati Lebak Hasbi Asyidik Jayabaya (ketiga dari kanan) dan Wakilnya Amir Hamzah akhirnya berujung berdamai di kediaman Amir Hamzah, Rabu sore (1/4). Hal ini sebagai langkah rekonsiliasi sekaligus komitmen memperbaiki gaya komunikasi yang sebelumnya menua--
TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Kisruh dan polemik Bupati Lebak Hasbi Asyidik Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah yang mencuat dalam acara halal bihalal pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak akhirnya berujung damai.
Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya menyambangi kediaman Wakil Bupati Amir Hamzah, Rabu sore (1/4). Hal ini sebagai langkah rekonsiliasi sekaligus komitmen memperbaiki gaya komunikasi yang sebelumnya menuai sorotan publik.
Langkah Bupati Lebak tersebut menjadi sinyal meredanya ketegangan di internal Pemerintah Kabupaten Lebak, setelah pernyataannya dalam sambutan halalbihalal di Pendopo menuai kritik dari berbagai kalangan.
Dalam keterangannya, Hasbi menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tanggung jawabnya secara pribadi. Ia menyampaikan langsung kepada Wakil Bupati bahwa dirinya siap melakukan evaluasi, khususnya dalam hal komunikasi.
“Saya sampaikan kepada pak Wakil, bahwa apa yang terjadi kemarin adalah tanggung jawab saya. Ke depan tentu harus kita perbaiki, baik komunikasi maupun sikap,” kata Hasbi.
Ia juga mengakui dirinya bukan sosok yang sempurna, sehingga kritik yang muncul dijadikannya sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki diri.“Saya sebagai manusia tentu tidak sempurna. Ini menjadi bahan perbaikan ke depan, terutama dalam pola komunikasi,” ujarnya.
Hasbi turut mengapresiasi sikap legowa Amir Hamzah yang dinilai mampu meredam situasi dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat di atas dinamika internal.“Kami sepakat untuk kembali fokus pada kepentingan masyarakat. Kalau pimpinan tidak rukun, tentu akan berdampak tidak baik bagi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyambut baik langkah rekonsiliasi tersebut. Ia menekankan pentingnya perbaikan komunikasi dan peningkatan kinerja pemerintahan sebagai tuntutan masyarakat.
“Masyarakat menuntut komunikasi yang baik dan kinerja yang maksimal. Kami sepakat untuk memperbaiki itu ke depan agar lebih harmonis,” papar Amir.
Menurutnya, persoalan yang terjadi sebelumnya lebih disebabkan oleh pola komunikasi yang perlu dibenahi, tidak hanya antara dirinya dengan Bupati, tetapi juga secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan.
“Ke depan pola komunikasi akan diperbaiki, bukan hanya dengan saya, tapi dengan semua pihak,” ungkap Amir.
Menanggapi Islah ini, Ketua MUI Kabupaten Lebak, Pupu Mahpudin mendukung dan mengapresiasi sikap Bupati yang mendatangi Wakil Bupati untuk rekonsiliasi untuk Lebak maju dan sejahtera.
"Pemandangan indah ini yang kita dan rakyat tunggu, membangun Lebak dengan harmoni," kata Pupu.
Akademisi yang saat ini menjabat Wakil Rektor I Universitas LA Tansa Mashiro (Unilam) Rangkasbitung Dini Arifian juga mengapresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati melakukan rekonsiliasi.
Apalagi saat ini masih dalam suasana idulfitri, selayaknya sebagai sesama muslim wajib untuk saling mengikhlaskan dan merelakan rasa hilap dan salah dengan saling memaafkan dan saling berbaik sangka terhadap sesama muslimin lainnya apalagi terhadap karib kerabat dan sahabat rekan kerja. Ia berharap semoga Kabupaten Lebak menjadi daerah yang patut menjadi contoh kepemimpinan yang humanis dan harmonis antar atasan dan bawahannya, dipimpin oleh pemimpin yang mampu mengayomi sesamanya dan peduli nasib rakyatnya.
“Dan menjadi daerah yang aman dan nyaman dalam mecari keberkahan dari Allah SWT, serta menjadi tempat yang subur dalam memupuk tali silaturahim kekeluragaan dan kebersamaan sesama warga dan sesama anak bangsa yang merindukan suasana bahagia aman tenteram adil dan sentausa dibawah rido Allah SWT," tandasnya.
Terpisah, mantan Gubernur Banten yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI, Wahidin Halim (WH) mengingatkan, pentingnya menjaga harmonisasi antara kepala daerah dan wakilnya demi kelancaran roda pemerintahan. Dia berharap agar para pemimpin di daerah kembali fokus pada tata kelola pemerintahan yang beradab tanpa harus mengedepankan sentimen pribadi di ruang publik.
“Jabatan pemimpin bukan sekadar memegang kekuasaan, melainkan memikul tanggung jawab moral yang besar. Karena pemimpin itu menjunjung tinggi pada moralitas dan etika. Jadi kalau membuat pernyataan, seminimal mungkin tidak menyinggung dan membuat sakit hati rakyatnya," tegasnya. (fad-ziz)
Sumber:

