Gubernur Serahkan DPA, SKPD Diminta Segera Jalankan Program Prioritas

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus perjanjian kinerja perangkat daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (8/1).

Dalam kesempatan itu, Andra meminta kepada seluruh SKPD atau OPD tersebut untuk bisa menjalankan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Namun kali ini saya tidak mengambilnya sebagai sebuah acara seremonial, tapi ini penekanan kepada para kepala OPD yang mendapatkan tugas menggunakan anggaran di dalam perjanjian kinerja tersebut, target-targetnya, kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sesuai dengan RPJMD," katanya kepada awak media.

Ia menjelaskan, DPA ini akan dijadikan sebagai alat ukur terhadap kinerja kepala OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten. 

"Kita bisa menilai kinerjanya itu day by day, hari per hari, kepada semua kepala OPD. Saya meminta segala sesuatu yang sudah direncanakan melalui RPJMD, melalui RKPD tahun 2026, kemudian diterjemahkan melalui APBD 2026, bisa dieksekusi dengan baik, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Adapun fokus program, kata Andra, dilaksanakan sesuai dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang terpusat dalam delapan program pada lima tahun kepemimpinannya, yakni Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cedas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani.

"Ada delapan program prioritas Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan delapan program itu diterjemahkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di OPD-OPD," ungkapnya.

Salah satu OPD yang mendapat anggaran paling besar dalam DPA yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dengan alokasi sebesar Rp3,43 triliun. Angka ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan di wilayah Banten.

"Saat ini kita menyelenggarakan pendidikan sekolah gratis, tentu pembangunan sekolah juga kita lakukan. Tapi pendidikan gratis ini adalah janji kita, upaya kita untuk memberikan hak yang sama, kesempatan yang sama kepada seluruh anak-anak di Banten untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," tuturnya.

Lebih lanjut, Banten Sehat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Salah satu kegiatannya terkait dengan mobile clinic, dan banyak program lainnya.

"Kemudian infrastruktur, kita masih meneruskan program bangun jalan desa, irigasi, jalan usaha tani. Lalu Banten Melayani terkait dengan reformasi birokrasi, meritokrasi, dan manajemen talenta akan terus disempurnakan," ungkapnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan Dindikbud menempati urutan pertama dengan alokasi paling besar Rp3,43 triliun. Angka ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan di wilayah Banten.

Menyusul di posisi kedua, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima alokasi sebesar Rp2,10 triliun. Sementara itu, sektor kesehatan melalui Dinas Kesehatan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp1,02 triliun.

Selain pendidikan dan kesehatan, sektor infrastruktur juga mendapatkan perhatian serius. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasi sebesar Rp883 miliar, yang disusul oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp440 miliar.

Sumber: