Pengamanan Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan Diperketat

SERANG — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten akan mulai memperketat pengamanan pasokan dan stabilitas harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Hal itu dilakukan agar inflasi tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat.

Langkah ini diawali dengan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Banten yang dipimpin langsung oleh Guber­nur Banten, Andra Soni, di Pendopo Gubernur, Kota Se­rang, Rabu (11/2).

Andra mengatakan, fokus uta­ma Pemprov Banten ber­sama TPID saat ini memastikan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi di seluruh wilayah menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Dengan begitu pasokan aman dan harga komoditas terjaga.

"Menjadi tugas kita mema­stikan keterse­diaan pasokan pangan menje­lang Ramadan dan Idul Fitri terjaga. Distribusi harus lancar dan stok tersedia," katanya.

Untuk itu, Pemprov Banten bersama TPID menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pelaksanaan pasar murah, penguatan operasi pasar, serta pelancaran distri­busi komoditas strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, BUMD pangan, pelaku usaha, dan instansi vertikal.

Tak hanya itu, Andra juga akan melakukan inspeksi men­dadak (sidak) ke pasar guna memastikan langsung kondisi harga dan pasokan di lapangan. Selain itu, Pemprov Banten akan menindaklanjuti hasil pemantauan Bank Indonesia (BI) terkait dinamika harga di daerah produsen.

"Secara keseluruhan kondisi inflasi dan pasokan pangan di Provinsi Banten saat ini masih dalam kondisi terjaga, dengan distribusi yang relatif lancar. Tapi kita akan terus pantau kondisinya," ungkapnya.

Menurutnya, penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga inflasi. Jika terjadi kerja sama, inflasi bisa ter­kendali sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan baik.

"Memasuki Ramadan dan Idul Fitri, kami memperkuat kolaborasi semua pihak untuk menjaga inflasi. Sepanjang 2025 inflasi Banten terjaga dengan baik, bahkan berada di bawah rata-rata nasional. Di awal tahun ini juga masih dalam rentang sasaran pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa menje­laskan, secara historis periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diikuti peningkatan tekanan harga akibat lonjakan per­mintaan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, komoditas yang konsisten menyumbang inflasi pada periode tersebut antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, daging unggas, angkutan antarkota, serta emas perhiasan.

Dari sisi ketersediaan, neraca pangan Banten tahun 2026 diproyeksikan surplus beras sekitar 58 ribu ton, dengan puncak panen terjadi pada Februari hingga Maret, berte­patan dengan periode HBKN.

"Struktur wilayah Banten yang terdiri atas daerah pro­duksi dan daerah konsumsi juga menjadi tantangan ter­sendiri dalam pengendalian inflasi. Wilayah seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon merupakan dae­rah konsumsi utama, se­dang­kan sentra produksi berada di Kabupaten Serang, Pan­deglang, Lebak, dan Kabu­paten Tangerang," katanya.

Menghadapi kondisi ter­sebut, Bank Indonesia ber­sama pemerintah melalui TPID memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis kerangka 4K. Yaitu keter­jangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Langkah yang ditempuh meliputi intensifikasi operasi pasar dan gerakan pangan murah di berbagai daerah, penguatan pemantauan harga bersama Satgas Pangan, me­mastikan kecukupan stok di gudang dan ritel, serta men­jamin kelancaran distribusi melalui dukungan armada dan infrastruktur pendukung," paparnya. (mam)

Sumber: