HUT Provinsi Banten, Mendagri Ingatkan Area Rawan Korupsi

SERANG-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap Provinsi Banten dapat menyaingi DKI Jakarta. Ia meminta pemerintah daerah di Banten untuk mewaspadai empat area rawan korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Tjahjo, area tersebut cukup vital karena menjadi ancaman serius dalam proses percepatan pembangunan. “Tantangan yang dihadapi bangsa ada empat hal dan sama yang ada di Banten. Area rawan korupsi. Tolong dicermati baik,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Provinsi Banten di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (4/10). Dijelaskan Tjahjo, empat area rawan korupsi yang harus diperhatikan itu yakni pertama menyangkut perencanaan anggaran, pemerintah provinsi, kabupaten/kota bersama DPRD harus membahasnya dengan baik. “Perencanaan harus sesuai mekanisme yang ada, sesuai kesepakatan yang ada. Menyerap, memperjuangkan, menyalurkan aspirasi masyarakat sekecil apapun dengan baik. Seiring dengan janji kampanye, saya yakin DPRD akan mendukung penuh yang menjadi program perencanaan janji kampanye,” jelasnya. Area rawan kedua adalah yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial (bansos). Diakuinya, Kemendagri kembali memperkenankan penyaluran hibah dan bansos karena pada dasarnya anggaran tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. “Saya membolehkan kembali dana hibah dan bansos tapi harus selektif, jangan di-mark up, jangan dipotong begitu besar, itu untuk masyarakat. Kan enggak enak seorang gubernur, bupati/walikota, anggota DPRD kalau turun ke bawah enggak bawa sesuatu,” katanya. “Ini yang kita inginkan tepat sasaran. Kepala daerah jangan main-main dengan dana BPJS (Badan Penyelanggara Jaminan Sosial), Pak Kajati, Kapolda, Kapolres tangkap saja yang memainkan dana BPJS,” sambungnya. Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan, area rawan ketiga, adalah terkait dengan retribusi dan pajak. Sedangkan area rawan yang terakhir adalah mekanisme pengadaan barang dan jasa. “Tolong dengan hormat kemitraan DPRD dengan pemerintah daerah mulai sekda sampai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dirembuk dengan baik sesusai mekanisme yang ada,” jelasnya Menurut Tjahjo, tantangan lain yang kini masih menyelimuti Banten adalah masalah ketimpangan sosial. Dari catatannya, Banten masih bermasalah pada angka kemiskinan kasus kematian ibu hamil yang tinggi, masalah gizi anak dan perumahan tak layak huni. “Pemerintah diangkat berhasil kalau mampu meningkat angka pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Kepada pemerintah daerah di Banten, Tjahjo juga mengingatkan unsur yang terlibat dalam pemerintah daerah itu bukan hanya seorang gubernur sampai bupati/walikota. Pemerintah daerah di dalamnya ada DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan ada yang kepolisian mulai dari Polda sampai keamanan dan keterbitan masyarakat (kamtibmas). Selanjutnya ada juga danrem sampai ke tingkat Koramil. Ada Kejaksaan Tinggi sampai Pengadilan Negeri. Ada perguruan tinggi yang harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan maupun dalam proses mengambil kebijakan politik pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Ini masih kurang. Harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Deteksi dini sekecil apapun kalau bisa bersama-sama, bersatu, saya yakin perencanaan pembangunan yang dimasukkan bisa terwujud dengan baik,” katanya. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Banten Sholeh Hidayat mengatakan, Banten yang memasuki usia ke 18 adalah fase umur yang tak muda lagi. Sudah memasuki fase dewasa awal sebagai tahapan perkembangan yang paling dinamis dalam rentang kehidupan manusia. Pada fase ini telah terjadi banyak perubahan menuju kepribadian yang matang. “Setiap kali kita peringati ulang tahun makna penting yang terkandung di dalamnya adalah muhasabah, refleksi dan perenungan diri. Sektor pembangunan mana yang meningkat dan mana yang stagnan,” kata Soleh. Rektor Untirta ini mengungkapkan, ada sisi lain dari prestasi yang diraih Banten berupa peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Provinsi paling barat di Pulau Jawa ini masih memiliki permasalahan yang harus dihadapi bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, industri dan masyarakat. “Masih tingginya angka pengangguran (Banten) peringkat tertinggi kedua se-Indonesia sebesar 7,7 persen, padahal ada 14.000 industri. Hal ini menunjukan paradoks atau anomali, banyak industri belum berbanding lurus dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi,” katanya. Menurutnya, kondisi itu bisa disebabkan adanya kesenjangan komunikasi, kompetensi lulusan sekolah dan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan lapangan kerja. “Masalah lainnya adalah masih tingginya angka kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan memang menjadi problem di hampir semua daerah. Dalam penanggulangannya perlu ada sinergitas antara sektor SKPD dengan optimalisasi fungsi tim penanggulangan kemiskinan daerah,” ujarnya. Sementara, Gubenur Banten Wahidin Halim mengatakan, pada dasarnya dia bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memiliki keinginan kuat melakukan perubahan signifikan bagi masyarakat. “Hari ini kita tegakkan ulang sesuai dengan pemikiran yang sama yang dicita-citakan pendahulu kita. Tidak boleh melupakan sejarah tapi harus memberikan makna sejarah,” ujarnya. Secara umum, Banten memiliki potensi yang besar baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Nilai investasi Banten pada 2017 mencapai Rp 18 triliun atau terbesar ketiga se-Indonesia yang mengindikasikan investor begitu tertarik pada Banten. “Sebanyak 14.000 industri tapi banyak yang menganggur karena tenaga lokal tidak mampu bersaing. Lulusan SMK tidak bisa berkompetisi dengan yang dari Lampung dan lainnya,” katanya. Adapun permasalahan lainnya adalah banyaknya anak petani yang enggan menjadi petani. Mereka justru berbondong-bondong hijrah ke daerah industri. Hal itu mengindikasikan bahwa pertanian di Banten Selatan masih kalah dari industri. “Makanya pemprov sejak 2017 mencanangkan pembangunan jalan, kami harap 164 kilometer jalan selesai dalam tiga tahun. Ini insentif dan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan,” kata mantan Walikota Tangerang itu. Sebelum rapat paripurna istimewa rangkaian HUT ke-18 Banten digelar, kegiatan diawali dengan ziarah bersama ke Makam Sultan Maulana Hasanudin sekitar pukul 07.00 WIB. Prosesi ziarah yang dipimpin KH Syadeli Waser. Usai berziarah bersama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan apel bersama di halaman Plaza Kesultanan Banten atau Banten Lama yang dipimpin Wahidin Halim. Seluruh peserta upacara yang terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten, honorer kategori 1 dan 2, honorer nonkategori, unsur vertikal, unsur masyarakat dan kontingen Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Banten untuk MTQ Nasional 2018 di Sumatera Utara mengikuti proses upacara dengan mengenakan pakaian adat berupa batik khas Banten. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pesta rakyat di mana pemprov menyediakan stand makanan gratis bagi masyarakat hingga perlombaan tradisional seperti panjat pinang. (tb/ang/bha)