TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang memastikan sebanyak 1.500 penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi penyalahgunaan rekening telah dicoret dari daftar penerima. Meski begitu, mereka masih bisa kembali mengajukan bantuan apabila terbukti benar-benar layak.
Kepala Dinsos Kota Serang, Muhammad Ibra Gholibi, mengatakan penonaktifan tersebut dilakukan setelah adanya temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
“Iya, jadi mereka itu kemarin terindikasi. Rekeningnya terindikasi oleh PPATK dan Kementerian Sosial, disalahgunakan. Bisa jadi oleh oknum, mungkin anaknya atau cucunya. Jadi kita lakukan verifikasi ulang. Sementara ini memang dinonaktifkan. Nanti kalau memang benar-benar layak, mereka bisa mengajukan lagi lewat aplikasi. Kita akan cek ulang,” ujarnya, Senin (15/9).
Ia menjelaskan, deteksi dilakukan dengan memantau rekening penerima bansos.
Jika rekening terindikasi dipakai untuk transaksi yang tidak semestinya, secara otomatis bantuan dihentikan.
“Rekening penerimanya itu dicek oleh PPATK, Kementerian Sosial, dan BI. Kalau terindikasi dipakai untuk yang tidak semestinya, ya otomatis distop,” jelasnya.
Meski begitu, Ibra menegaskan pemerintah tetap memberi kesempatan bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan untuk mengajukan kembali.
“Kalau memang masyarakat benar-benar membutuhkan, mereka bisa mengajukan kembali dan kita cek ulang,” katanya.
Dari total 1.500 penerima yang dicoret, Ibra mengakui memang ada ASN yang terlibat. Terkait jumlahnya, ia menyebutkan masih dalam proses rekapitulasi.
“ASN Kota Serang memang ada, tapi jumlahnya tidak banyak, di bawah 20 orang. Perkiraan mungkin sekitar 10. Yang paling banyak memang terindikasi judi online,” katanya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Dinsos melakukan verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kita lakukan ground checking dibantu teman-teman PKH agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Ini sesuai arahan Wali Kota agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak,” kata Ibra.
Ia juga menambahkan, dari ASN tersebut ada sebagian penerima yang saat awal pendataan tidak berstatus ASN namun kini sudah diterima sebagai ASN atau PPPK.
“Mungkin dulu belum PNS, tapi sekarang sudah diangkat menjadi ASN atau PPPK. Karena itu perlunya verifikasi ulang, supaya data selalu sesuai dengan kondisi terbaru,” jelasnya.
Pembaruan data, kata Ibra, akan terus dilakukan.