OJK Perkuat Pengawasan Pasar Modal

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK) resmi mela­kukan transformasi digital dalam pengawasan pasar modal Indonesia, melalui integrasi fitur terbaru pada aplikasi Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI) dan Website BEI. 

OJK kini mewajibkan pela­poran kepemilikan dan pen­jaminan saham dilakukan secara elektronik guna me­ningkatkan transparansi dan perlindungan investor.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Ko­munikasi OJK, M Ismail Riyadi mengatakan langkah strategis ini merupakan implementasi dari POJK Nomor 4 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 10 Tahun 2025. 

Aturan ini mewajibkan Di­reksi, Komisaris, serta Peme­gang Saham dengan porsi ≥ 5 persen untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan maupun aktivitas penjaminan saham mereka secara digital.

"Melalui AKSes KSEI, para Pemegang Saham atau investor dapat menyampaikan laporan secara mandiri atau memberikan kuasa tertulis kepada Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek (BAE), Emiten, maupun pihak lain sebagai penerima kuasa," katanya dalam keterangan, Minggu (18/1).

"Setelah laporan disam­paikan, sistem AKSes secara otomatis mengirimkan infor­masi laporan kepemilikan/perubahan kepemilikan/aktivitas menjaminkan saham kepada BEI untuk dipub­likasikan," sambungnya.

Menurutnya, implementasi sarana pelaporan dan pub­likasi berbasis elektronik ini mempercepat proses pela­poran, memberikan kemu­dahan dan kepastian layanan dengan menghi­langkan hambatan administratif ma­nual, me­ningkatkan efisiensi peme­nuhan tenggat waktu, serta memperluas akses infor­masi yang kini dapat dirasakan langsung oleh publik. 

"Sistem ini juga memastikan data kepemilikan dan aktivitas penjaminan saham tersaji lebih akurat, terintegrasi, dan dikelola secara terstruktur untuk mendukung kebutuhan analisis dan keterbukaan informasi," ujarnya.

Dari sisi pengawasan, OJK dapat memantau kepatuhan pelaporan secara real-time melalui dashboard visual dan mendeteksi status pelaporan secara instan, disertai rekam jejak audit digital yang kuat untuk keperluan pengawasan, verifikasi, audit, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa. Sistem ini juga menerapkan tata kelola akses yang ketat melalui pengaturan kewenangan pengguna yang akuntabel.

Implementasi penuh sistem ini telah berlaku sejak 5 Desember 2025, dan peng­gunaannya telah diso­sia­lisasikan secara nasional pada 19 Desember 2025.

"Sosialisasi tersebut mene­gaskan kesiapan teknis sistem dan pemahaman ketentuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi dan penguatan pengawasan pasar modal Indonesia," ungkapnya.

Pengembangan Sistem Informasi ini menegaskan kolaborasi OJK dan SRO dalam memperkuat pengembangan infrastruktur Pasar Modal melalui digitalisasi terintegrasi serta upaya peningkatan pengawasan dan memastikan Keterbukaan Informasi dalam rangka perlindungan investor serta menjaga integritas Pasar Modal Indonesia. (mam)

Sumber: