TANGERANGEKSPRES.ID-Ketua MUI Kota Tangerang, KH Ahmad Baijuri menyoroti maraknya bakal calon Wali Kota Tangerang bermunculan, baik dari latar belakang politisi, akademisi, Birokrat dan pengusaha. Pasalnya, hampir di setiap jalan baik jalan protokol maupun jalan lingkungan ramai terpasang sosok bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Kota Tangerang tahun 2024.
KH Ahmad Baijuri menegaskan, MUI tidak ingin Kota Tangerang kedepannya dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dia menekankan, memimpin sebuah daerah jangan dijadikan ajang coba-coba. seseorang yang tidak memiliki kapasitas dan elektabilitas untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengukur diri.
"Rugi saya secara pribadi kalau Kota Tangerang di pimpin oleh orang yang mau coba-coba," tegas KH Baijuri saat ditemui, Kamis (16/5/2024).
Dia menuturkan, meskipun dalam aturan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Namun tetap saja harus mengukur kapasitas dirinya. Sebab, menjadi pemimpin kepala daerah salah satunya harus memahami kultur dan budaya masyakarat di wilayah itu sendiri.
"Penduduk di Kota Tangerang jumlahnya jutaan jiwa. Kita ngurus rumah tangga aja ribet apalagi ngurus kota. Kota ini jangan jadi ajang coba-coba kalau tidak punya pengalaman," tandasnya lagi.
Dia juga menyoroti maraknya spanduk bertebaran dari kalangan birokrat di lingkup Pemkot Tangerang yang bakal maju mencalonkan sebagai kepala daerah. Terlepas dari aturan, balon dari kalangan birokrat tersebut harus memerhatikan faktor etik.
"Pejabat pemerintah paling tinggi Pratama eselon golongan IIa. Kalau bahasa Betawi mah maksudnya jangan pada nyeloncong yang bawahan, kan ada atasan, kulonuwun permisi begitu.. kalau soal hak mencalonkan sudah jelas memiliki hak yang sama sebagai warga negara, tapi harus ngukur diri. Masa kepala dinas tiba-tiba mau langsung jadi Wali Kota, yah tertib lah yang tadinya wakil naik intinya orang yang sudah berpengalaman mengurus kota ini Klir sudah itu," bebernya.
Sedangkan untuk pendampingnya, lanjut KH Baijuri, banyak variabel. Meski demikian, untuk pendamping sebagai Wakilnya merupakan hak calon wali Kota dan pengurus partai politik gabungan yang mengusungnya, namun tidak lepas adanya keterlibatan pertimbangan-pertimbangan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama termasuk MUI Kota Tangerang.