Aktivis Dorong PJ Wali Kota Tangerang Pejabat yang Paham Kota Tangerang

TANGERANGEKSPRES.CO.ID - Masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah yang didampingi wakilnya Sachrudin sebentar lagi berakhir. Pasangan Wali Kota Tangerang dan Wakil Wali Kota Tangerang yang menjabat 2 periode ini akan berakhir pada 2 Desember 2023 nanti. Aktivis pegiat sosial, Saepul Basri mendorong DPRD Kota Tangerang mengusulkan tiga nama Penjabat (PJ) Walikota Tangerang dari pejabat lokal yang paham dengan kultur masyarakat Kota Tangerang. Sebab, pejabat lokal lebih elegan dan diyakininya memahami kultur masyarakat Kota Tangerang dan dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya. Selain itu, pejabat lokal dipastikan dapat memahami adat dan budaya warga Kota Tangerang serta dapat membangun masyarakat Kota Tangerang yang lebih sejahtera. "Kita sebagai warga Kota Tangerang meminta PJ Wali Kota Tangerang nanti pejabat lokal saja. Bisa dipastikan mengerti masyarakat Kota Tangerang dan dapat meneruskan pembangunan yang menyejahterakan masyarakatnya," kata Saepul Basri saat dihubungi Tangerang Ekspres, Senin (2/10). Dia menegaskan, sosok PJ Walikota Tangerang nantinya bukan merupakan orang titipan dari pemerintah pusat. Merujuk pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 pada Pasal 9 secara narasi memberikan ruang pejabat lokal lebih besar menempati posisi sebagai PJ Walikota. "Sesuai aturan Permendagri No. 4 Tahun 2023 tertuang pada Pasal 9 secara narasi pejabat lokal diberikan ruang lebih besar untuk posisi PJ Walikota,” tegas Saepul yang kerap disapa Marsel. Komposisi usulan calon PJ Walikota dalam Permendagri tersebut, memberikan ruang sebanyak enam kandidat dari daerah, yakni 3 calon nama dari DPRD Kota dan 3 calon nama dari Gubernur. Kemudian ada tiga calon nama dari Menteri. Artinya, dalam aturan tersebut komposisi penjabat Walikota lebih besar dari usulan daerah. Maka, sebaiknya usulan dari daerah mendapat peluang lebih dominan untuk dikabulkan. Bukan dari usulan Menteri yang mewakili pemeirntah pusat. “Kita tidak ingin seperti Kabupaten Tangerang, tiba-tiba muncul yang dipilih seorang penjabat namanya asing ditelinga., Kita tidak mau terjadi di Kota Tangerang. Ini kan jadi tidak wajar kalau yang muncul nanti Pj Walikota adalah orang pusat,” tandasnya. Lebih jauh, lanjut Marsel, mekanisme pembahasan yang tertuang pada Permendagri No 4 tahun 2023 tersebut, pada Pasal 10 telah detail mengatur. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah pada Pasal 10 ayat 3 yang memberikan ruang Presiden untuk menentukan nama calon kepala daerah setelah digodok menjadi tiga nama. Dari narasinya, penjabat kepala daerah yang diusulkan dari daerahnya berpeluang kandas apabila Presiden mengusulkan calon Penjabat lain. “Maka kita tekankan DPRD Kota Tangerang dan Gubenur Banten harus bersuara nyaring agar PJ Walikota Tangerang berasal dari lokal. Jangan diam dan pasrah saja,” pungkasnya. Dia mengkhawatirkan apabila nantinya PJ Wali Kota Tangerang merupakan bukan pejabat lokal akan menggunakan kewenangannya melakukan politik praktis, apalagi sebentar lagi dilaksanakan Pemilu baik pemilihan presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan calon Legislatif yang digelar pada Februari 2024 nanti. Dia juga menekankan, apabila PJ Wali Kota nantinya merupakan sosok pejabat titipan pusat, pihaknya bersama elemen masyarakat Kota Tangerang akan melakukan penolakan dengan melakukan aksi. "Kita tidak mau kota kita dipimpin sama orang yang tidak paham Kota Tangerang," tegasnya. "Kalau PJ Wali Kota dari luar, jangankan membuat perencanaan pembangunan yang baru, melanjutkan saja belum tentu mampu, karena tidak memahaminya dalam melaksanakan prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," sambungnya. Menurutnya, PJ Wali Kota Tangerang nantinya selayaknya merupakan sosok pejabat lokal. Sebab, akan lebih mudah menjalin komunikasi dengan baik bersama steakholder di Kota Tangerang maupun elemen masyarakat di Kota Tangerang. "Banyak pejabat lokal yang memiliki sikap profesional dan dapat menjalin komunikasi dengan baik bersama steakholder maupun elemen masyarakat. Jadi tidak perlu diragukan," pungkasnya. Reporter : Abdul Aziz