Pemilu 2024, Umat Islam Tidak Boleh Terpecah Dalam Polarisasi Politik

TANGERANG, TANGERANGEKSPRES.CO.ID - Menjelang Pemilu 2024 mendatang, polarisasi politik masih menjadi persoalan. Ketua DPC PPP, Kota Tangerang, Riyanto mengatakan, polarisasi politik itu tergantung partai politik masing-masing yang memahami itu. Dia menegaskan, sampai saat ini PPP masih Istiqomah pada jalurnya sebagai partai berazaskan Islam. Menurutnya, bahwa dalam Islam itu tidak ada yang namanya garis keras. "Islam itu, sangat mencintai kedamaian," tegas Riyanto saat ditemui Tangerang Ekspres di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (29/9/2022). Riyanto menuturkan, umat Islam sebagai sumber potensi nasional tidak boleh terpecah dalam polarisasi dan fragmentasi politik. Siapa saja yang berbuat maruf harus didukung, dan siapa pun yang berbuat munkar harus diingatkan. Ajaran Islam yang rahmatan lil’alamin, sambung Riyanto, sebenarnya bu­kan hal baru, basisnya sudah kuat yaitu al-Quran dan Hadits sebagai konsep ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jangan menyimpang dari ajaran yang dibawa Rasulullah itu. "Sebagai umat Islam, kita harus seutuhnya kita pahami. Karena Islam ini rahmatan lil'alamin. tidak ada Islam itu radikal. Perbuatan radikal itu sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri," tegasnya. Ajaran Islam itu, lanjut Riyanto, telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan manusia untuk berbuat baik ke sesama makhluk hidup. "Jangan kan kepada manusia, kepada binatang pun tidak boleh menyakiti. Islam melarang kita mencela dan menghina sesama," imbuhnya. 'Bagaimanapun manusia itu sendiri yang harus benar-benar dapat memahami Islam itu sendiri secara utuh," sambungnya. Disinggung meghadapi perhelatan Pemilu 2024 mendatang, Riyanto menyampaikan, PPP Kota Tangerang saat ini tengah mematangkan kaderisasi melalui pelatihan pendidikan dan latihan (Diklat). Hal itu sudah menjadi program rutinitas partainya. "Minimal setahun sekali. Pelatihan kepada kader-kader partai. Kepada masyarakat, sejujurnya kita selalu berbicara disaat momen-momen yang tepat berbicara politik. Selain menyerap aspirasi," pungkasnya Pihaknya mewacanakan rumah politik, hanya saja saat ini masih menjalankan instruksi DPP untuk mendirikan rumah zakat. Siang menganggap rumah pendidikan politik dianggap sangat penting untuk memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat. "Terjun ke dunia politik tanpa ada pemahaman politik itu sendiri juga nantinya juga bisa terjebak," tandasnya. Strategi-strategi yang dilakukan PPP Kota Tangerang, kata dia, dalam upaya memaksimalkan capaian target pada pemilu 2024 nanti, termasuk pada perhelatan Pilkada Kota Tangerang mendatang. Untuk peraihan kursi DPRD Kota Tangerang pada pemilihan legislatif (pileg), pihaknya menargetkan minimal 5 kursi. Riyanto sangat optimis partainya akan meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Karena tokoh-tokoh besar PPP yang sudah lama tidak berkiprah lantaran sempat terjadinya dinamika poltik ditubuh partainya, saat ini turun gunung untuk memaksimalkan capaian target pemenangan pemilu 2024 mendatang. "Pada Pemilu 2019 Kita di DPRD hanya dapat 3 kursi. Pada Pileg mendatang kita menargetkan 5 kursi DPRD. Seandainya di Pemilu 2024 nanti dapat 10 kursi tidak menutup kemungkinan kita bakal calonkan Pak Iskandar sebagai calon Walikota. Kita optimis itu bisa terealisasi," ungkap Riyanto. Pihaknya juga membuka diri untuk melakukan koalisi dengan partai lain untuk memenangkan Kontestasi Pemilihan Walikota nanti. Diberitakan sebelumnya, Pengamat politik, Munadi mengatakan, polarisasi apabila dikembangkan oleh partai politik menjadi hal negatif. Menurutnya, partai politik peserta pemilu seharusnya membangun sebuah kondisi yang kondusif di masyarakat. "Karena sumber itu kalau masyarakat sangat tidak mungkin. Ada informasi dari masyarakat dari media dan media sosial. Nah Ujungnya kan kepentingan ketika dia (partai politik) ingin menang maka dia ngebunuh secara politik calon lain. Maka disana lah terjadi polarisasi," ungkap Munadi. Selain itu, penyebaran berita hoaks dan isu rasis bahkan sara telah terjadi sejak lama. Kata Munadi, pada pelaksanaan pemilu 2024 nanti potensi itu lebih kencang lagi yang diduga dikemas oleh oknum dari golongan partai politik agar dapat mendulang suara dalam pesta demokrasi. "Ini perlu kesadaran juga. Ada juga oknum karena kepentingan politik lebih dominan ada hal tertentu yah kadang karena ingin menang jadi lakukan bermacam cara," tandasnya. Pengawasan di media sosial yang dilakukan oleh Bawaslu, lanjut Munadi, Bawaslu hanya mengawasi media sosial partai peserta pemilu yang telah didaftarkan. "Yang tidak terdaftar siapa yang mengawasi, nah ini perlu regulasi memang harus di kuatkan. Siapa yang bikin itu? Ya parlemen, parlemen dari mana ? Ya partai politik. Nah ini saling terkait Semuanya. Masyarakat juga jangan terbawa arus," tegasnya. Menurut dia, peran pemerintah juga sangat penting dalam menciptakan iklim politik yang kondusif. "Maka polarisasi menjadi tanggung jawab bersama baik partai politik, masyarakat hingga pemerintah," pungkasnya..(raf)