Tekan Angka Kekerasan pada Anak

TIGARAKSA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang gencar menekan angka kekerasan anak. Berbagai program diluncurkan mulai dari sayang barudak dan desa, kecamatan hingga kabupaten layak anak. Tidak hanya itu, pemenuhan hak anak juga dituangkan dalam bentuk pembangunan taman bermain dan ruang terbuka layak anak hingga kecamatan-kecamatan. Kepala DP3A Kabupaten Tangerang, Asep Djatnika mengatakan, mulai pertengahan Maret nanti seluruh staf dan pegawai sudah mulai turun ke sekolah-sekolah. Utamanya tingkat SMP, agar transisi dari remaja ke dewasa terbebas dari pengaruh negatif. Ia menerangkan, tengah melatih sumber daya manusia untuk menjadi penyuluh profesional. Sehingga saat turun ke sekolah-sekolah, anak buahnya sudah mendapatkan bekal sebagai penyuluh. “Sebagai bentuk pencegahan kita. Sasarannya kecamatan yang tingkat kekerasan pada anak yang tinggi juga sekolah. Kenapa kita pilih SMP dahulu. Karena masa transisi antara remaja ke dewasa, dimana banyak pengaruh negatif dan ini harus kita perangi,” tegasnya kepada Tangerang Ekspres, kemarin. Asep menegaskan, titik berat penyelenggaraan kontensi hak anak (KHA) yakni, mencegah anak menjadi korban kekerasan. Baik kekerasan secara psikis maupun fisik. Ia menuturkan, selain dari pencegahan juga memastikan 24 item hak-hak anak terpenuhi. “Sudah tidak boleh anak diikutsertakan demo, juga pencegahan narkoba, kemudian tidak boleh bullying. Anak itu dari usia nol hingga 18 tahun. Kita menuju kabupaten layak anak. Sekarang sudah mendapatkan penghargaan tingkat Pratama dan Madya. Kita berharap kedepannya mendapat penghargaan tingkat Nindya,” jelasnya. Sesuai rencana strategis (renstra) agar memperoleh penghargaan tingkat Nindya, diperlukan komitmen bersama seluruh kecamatan, desa dan kelurahan. Saat ini sudah ada komitmen 15 dari 29 kecamatan dan 147 dari 272 desa dan kelurahan. “Kita canangkan, tingkat kecamatan, desa dan kelurahan layak anak. Sarananya, fasilitas ramah anak dan ruang bermain. Juga rumah sakit dan puskesmasn layak anak. Penyelenggaraan KHA sendiri sudah sejak 1990 dan setiap tahun kita gelar. Sebagai bentuk komitmen kita terhadap perlindungan anak,” paparnya. Asep mengungkapkan, penilaian kabupaten layak anak pada Oktober nanti. Ia berharap, semua pihak termasuk lembaga non pemerintahan ikut terlibat dalam perlindungan anak. Sehingga, hak atas pendidikan, kesehatan, sanitasi hingga kelembagaan layak anak terpenuhi. “Kita sedang mempersiapkan ke seluruh komponen, sektor dan stakholder terlibat dalam perlindungan anak,” tutupnya. (sep/mas)