10 Ribu Anak Tercatat Tak Lanjut Sekolah, Dindikbud Sisir Data hingga Kelurahan

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Sekitar 10 ribu anak di Kota Serang tercatat tidak melanjutkan pendidikan berdasarkan data awal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang. Namun angka tersebut belum bisa dipastikan sepenuhnya valid karena masih memerlukan verifikasi langsung di lapangan.

Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan data tersebut bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menunjukkan adanya selisih antara jumlah lulusan dan peserta didik yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.

“Misalnya ada seribu siswa lulus, tapi yang tercatat melanjutkan hanya 500. Nah, selisih itu yang masuk dalam data sementara,” ujarnya, Minggu (1/2).

Menurut Nuri, tidak semua anak yang tidak terdaftar di Dapodik otomatis putus sekolah. Sebagian di antaranya memilih jalur pendidikan lain seperti pondok pesantren atau pendidikan berbasis salafi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendataan.

Untuk memastikan keakuratan, Dindikbud kini melakukan pendataan menyeluruh hingga tingkat RT dan RW dengan melibatkan perangkat kelurahan. Langkah ini dilakukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di masyarakat. “Jangan sampai anak yang sebenarnya masih menempuh pendidikan di jalur lain justru tercatat putus sekolah,” katanya.

Setelah proses validasi rampung, Dindikbud akan memetakan kebutuhan dan menyiapkan skema penanganan sesuai kondisi masing-masing anak. Opsi yang disiapkan meliputi sekolah formal, pendidikan nonformal melalui Paket A, B, dan C, hingga Sekolah Rakyat.

Dindikbud menargetkan validasi data selesai pada pekan kedua Februari 2026. Dengan data yang akurat, program penanganan anak tidak sekolah dapat dijalankan lebih terukur sebagai bagian dari dukungan terhadap program Serang Cerdas yang diusung Pemerintah Kota Serang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, menyampaikan bahwa salah satu langkah konkret pemerintah untuk menekan angka putus sekolah adalah menghadirkan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan dinilai layak menerima bantuan pendidikan.

Nanang menjelaskan, apabila Sekolah Rakyat telah memiliki gedung permanen di Kota Serang, kapasitas penerimaan siswa akan semakin besar. Ia memperkirakan, setiap tahun program tersebut dapat menampung hingga 1.000 anak. “Jika bisa dibangun di Kota Serang, setiap tahun sekitar 1.000 anak dari keluarga kurang mampu berpotensi mendapatkan pendidikan gratis,” kata Nanang.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka putus sekolah maupun anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Sebab, seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, perlengkapan belajar hingga asrama, ditanggung oleh negara sehingga tidak lagi menjadi beban orang tua.

Ia menilai program ini dapat menjadi solusi strategis dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat prasejahtera. Dengan dukungan sarana yang memadai dan sistem pembelajaran terpadu, Pemkot Serang optimistis Sekolah Rakyat mampu memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor pendidikan.(ald)

Sumber: