PSEL TPA Jatiwaringin Dibiayai Penuh BP Danantara

TANGERANGEKSPRES.ID,  TIGARAKSA — Proyek nasional pengelolaan sampah jadi energi listik (PSEL) di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, dibiyai penuh oleh BP Danantara. 

Hal itu disebutkan Kepala Bidang Pengelola Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Kabid PSLB3 DLHK) Kabupaten Tangerang Hari Mahardika.

”Pemerintah daerah hanya dimintai empat poin untuk mensukseskan program PSEL. Semua biaya itu ditanggung oleh BP Danantara menggandeng investor. Tidak ada sharing pembiayaan,” katanya, Senin,(10/11).

Hari mengatakan, pemerintah daerah diminta untuk memastikan sistem angkutan sampah memenuhi kebutuhan 1.000 ton per hari ke TPA Jatiwaringin. ”Kita sanggupi 2.000 ton sampah. Saat ini kita bisa 1.300 ton sampah per hari,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan PSEL. ”Kita juga diminta untuk perizinan lokal. Juga sistem angkutan sampah agar suplai terpenuhi,” jelasnya.

Hari menyebutkan, rapat terakhir bersama Pemprov Banten diketahui bahwa Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum bisa bergabung di program PSEL TPA Jatiwaringin. Hari menjelaskan, Kota Tangerang dan Tangsel sudah memiliki pihak ketiga untuk mengelola sampah menjadi listrik. Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2018.

Lanjutnya, Pemkot Tangerang dan Tangsel sudah menjalankan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 dan sudah ditetapkan pengelola atau pihak ketiga. Belum juga berjalan, pemerintah sudah menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan. Aturan ini menggugurkan hal yang diatur pada Perpres 35 Tahun 2018.

”Rapat terakhir dengan pak gubernur belum tentu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang join (bergabung,red). Nanti rencananya wilayah anglomerasi Tangsel dan Kota akan diusulkan oleh menteri untuk ikut di PSEL. Alasannya, basis perpres 35 tahun 2018 repotnya sudah ada pihak ketiga sejak penetapan jadi memutuskannya tidak mudah,” jelasnya.

Hari menyebutkan, pada rapat terakhir bersama Pemprov memang Kota Tangerang dan Tangsel sudah ngebet bergabung. Namun, tidak bisa berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan BP Danantara mengajukan program PSEL. Karena itu, pada rapat terakhir bersama Gubernur Banten, Tangsel dan Kota Tangerang akan ditangani oleh kementerian.

”Belum tentu Tangsel dan kota join karena yang baru mengajukan itu Kabupaten Tangerang. Rencananya wilayah anglomerasi Tangerang Raya akan diusulkan oleh menteri. Kalau bisa mereka Kota dan Tangsel punya TPA, cuman mereka ada problem. Basis mereka perpres 35 tahun 2018, mereka sudah ada pihak ketiganya, investor nih. Repotnya itu sudah penetapan jadi memutusnya tidak mudah,” jelasnya.

”Makannya mereka belum bersedia berkirim surat ke kementerian dan Danantara karena mereka masih dalam proses pemutusan. Bedanya dengan Kabupaten Tangerang, kita tidak punya mitra siapapun jadi kita mengajukan. Memang kemarin dari pak menteri karena beban sosialnya ada di Kabupaten Tangerang mereka dituntut ada sharing kalau mau ikut, Kota dan Tangsel siap,” katanya.

Hari menyebutkan, saat ini sedang proses pemadatan lahan di TPA Jatiwaringin untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung PSEL. Tak hanya itu, kantong parkir, Rute Pengumpulan Sampah (ROW) dari Kota Tangerang dan Tangsel, pintu masuk, jalan utama ke TPA Jatiwaringin, sarana air Lindi hingga sarana air bersih.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mesti memastikan sampah harian yang diangkut ke lokasi PSEL minimal 1.000 ton. Ada beberapa langkah dan program yang dipersiapkan oleh Pemkab Tangerang.

”Kesediaan kita 2.000 ton per hari, kalau saat ini sudah masuk 1.200 per hari. Sampah yang dibakar untuk listrik juga harus fresh waste yang usianya di bawah 2 tahun, ada 5 juta ton. Sisanya yang 25 juta ton itu di atas 2 tahun usia sampahnya. Kita siapkan 40 truk angkutan baru di tahun 2026 besok. Karena ini kemungkinan cepatnya selesai pembangunan di akhir 2027,” sebutnya.

Sumber: