Sekda Minta Optimalisasi PAD dengan Integritas Data, Antisipasi Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja menekankan pen­tingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meng­antisipasi perubahan kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu Soma meminta OPD untuk siap dan melakukan berbagai terobosan-terobosan tanpa mengurangi kualitas pelayanan msyarakat. 

Hal inilah yang disampaikan Soma Atmaja saat memimpin apel Senin pagi kepada pegawai Pemkab Tangerang di Lapangan Upacara Raden Aria Yudhanegara, Senin (24/11/25). 

Dalam amanatnya, Sekda Soma menegaskan bahwa APBD tahun 2026 akan berjalan dalam kondisi fiskal yang menantang akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang Transfer ke Daerah (TKD). 

“Situasi tahun depan memang sedikit berbeda dan menantang. Dengan adanya perubahan ke­bijakan TKD, kita semua harus siap menyesuaikan diri. Kita harus mampu melakukan pengetatan anggaran dan meningkatkan efi­siensi tanpa mengurangi kuali­tas pelayanan kepada masyarakat,” tandas Soma.

Dia juga menekankan penting­nya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi sumber pendapatan lainnya sebagai lang­kah untuk memperkuat kemam­puan fiskal daerah. Ia meminta perangkat daerah seperti Bapenda, DTRB, dan DBMPTSP untuk terus memperkuat integrasi data dan menindaklanjuti rekomendasi BPK agar pendataan objek pajak dapat dilakukan lebih akurat dan cepat. 

“Kita memiliki banyak potensi pajak dari bangunan dan lahan yang sudah berkembang. Data yang terintegrasi antara Bapenda, DTRB, dan DBMPTSP menjadi kunci. Begitu datanya lengkap, tindak lanjut pajaknya bisa di­eksekusi lebih cepat,” tegasnya. 

Selain itu, pihaknya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan terha­dap segala potensi bencana di penghujung tahun. Menurutnya, banjir dan angin puting beliung merupakan dua bencana yang paling sering terjadi di Kabu­paten Tangerang sehingga harus dian­tisipasi dengan baik lintas sektor

“Kita harus tetap waspada. Banjir adalah pemandangan yang ham­pir rutin di beberapa wilayah, dan puting beliung juga kerap terjadi. Jika ada kejadian, BPBD, camat, OPD terkait lainnya harus cepat turun, didukung oleh PMI, Tagana, dan seluruh relawan,” ujarnya.

Sedang terkait keberadaan Pega­wai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Soma menegaskan semua  merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara otomatis terdaftar sebagai anggota induk organisasi resmi seperti PGRI untuk para guru dan Korpri untuk para ASN.

“Tidak ada forum-forum lain di luar PGRI dan Korpri. P3K ada­lah bagian dari ASN kita, ba­gian dari Korpri kita. Semua harus menginduk pada organisasi res­mi,” tandasnya.(sep)

Sumber: