Realisasi Pendapatan Lebih Tinggi dari Serapan, Serapan 70 Persen, Pendapatan 80 Persen

TANGERANGEKSPRES.ID, SERPONG — Saat ini penggunaan APBD Kota Tangsel 2025 smemasuki pertengahan triwulan keempat. Namun, sampai 14 November 2025 serapan penggunaan APBD di Kota Tangsel terhitung masih rendah

Wali Kota Tangsel Benyamin Dav­nie mengatakan, APBD murni Kota Tangsel tahun ini sebesar Rp4,8 triliun. Sedangkan APBD perubahan 2025 sebesar Rp5,025 triliun.

”Namun, hingga 14 November 2025 serapan penggunaan APBD masih terbilang kecil, yakni sekitar 70 persen,” ujarnya kepada wartawan be­berapa waktu lalu.

Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, pihaknya mendapat laporan nanti mendekati akhir Desember termin keempat itu akan dilakukan penagihan para kontraktor pihak ketiga yang mela­kukan kontraktual dengan OPD-OPD terkait.

”Biasanya akhir tahun realisasu capaian penggunaan anggaran lang­sung meningkat secara signi­fikan,” tambahnya.

Pak Ben mengaku, untuk serapan pendapatan daerah saat ini sudah mencapai 80 persen sampai perte­ngahan November. Tahun ini pen­dapatan asli daerah (PAD) ditarget sebesar Rp4,8 Triliun.

”Kalau realisasi pendapatan kita sudah mencapai 80 persen dari target,” jelasnya.

”Realisasi pendapatan ini berasal dari 9 target jenis pajak yang ada di Tangsel, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak rekla­me, PPJ. ”Termasuk pajak parkir, pajak air tanah, PBB dan BPHTB” jelasnya.

Mantan Wakil Wali Kota Tangsel tersebut memprediksi capaian pen­dapatan hingga akhir tahun bisa mencapai 98-100 persen lebih. Hal tersebut lantaran diringa juga  harus mengejar sisa lebih pembia­yaan anggaran (Silpa) tahun depan.

”Tapi, belanja saya berharap hisa mencapai angka terbaik, kalau ke­marin 96 dan tahun ini paling tidak sama. Karena, ada kegiatan yang ditawar lebih murah dari platform yang ditunjuk,” ungkapnya.

Pak Ben mengungkapkan, di da­erah manapan tidak pernah ada APBD yang habis digunakan, terma­suk di Kota Tangsel. ”Kalau harus habis rasanya sulit karena, tidak mungkin habis ketika 1 proyek mi­sal nilainya Rp1 miliar, ditawar Rp980 juta. Berarti tetap ada sisa anggaran,” tuturnya.

”Silpa itu sisa anggaran yang tidak terserap. Jadi kalau harus habis 100 persen rasanya agak sulit bagi kita. Silpa itu nanti akan masuk APBD 2026,” tutupnya. (bud)

Sumber: