Medsos Jangan Untuk Menghujat, Mabes Polri Pantau Kesiapan Pemilu di Banten

SERANG - Markas Besar (Mabes) Polri mulai memantau kesiapan penyelenggara pemilu di daerah. KPU dan Bawaslu Banten disambangi tim yang dikomandoi Karo Tekkom Div TIK Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto. Tim asistensi tersebut diturunkan sesuai perintah Kapolri Jendral Pol M Tito Karnavian untuk memantau kesiapan penyelenggara dan pelaksanaan pemilu di daerah. Yang paling disoroti adalah penggunaan media sosial (medsos). Mantan Wakapolda Papua itu juga mengimbau kepada masyarakat Banten khususnya untuk lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Ia juga meminta masyarakat untuk lebih dewasa dalam berpolitik. “Gunakan medsos dengan dewasa, cerdas. Jangan ada caci maki lagi, tidak ada saling hujat dan jangan mudah terprovokasi. Kita jalankan proses ini secara dewasa dan cerdas,” ujarnya. Agus mengatakan tugas Mabes Polri mensupport teman-teman polda. Sehingga dari mulai tahapan (pemilu) sampai akhir prosesnya bisa berjalan dengan tertib. "Untuk itu kita juga serahkan ke masyarakat, karena ini pestanya masyarakat. Dan kita berharap masyarakat bisa memahami rangakaian proses ini dengan baik, lancar, tertib dan damai,” kata Agus, saat ditemui usai pertemuan dengan Bawaslu Banten, Kelapa Dua, Kota Serang, Selasa (4/12). Mengenai situasi pemilu di Banten, Agus menilai, hingga sejauh ini masih kondusif. Tentu pihaknya juga berharap, kondisi tersebut bisa dipertahankan. “Ini pesta (demokrasi) bukan mencari menang atau kalah. Tapi siapa yang dipilih dan terpilih yang akan memimpin negara kita lima tahun ke depan, juga memilih wakil rakyat,” ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Agus, Polri bersama TNI dan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu siap melaksanakan kewajiban dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan agar berjalan sukes dan damai. “TNI/Polri siap mengamankan pemilu,” katanya. Terkait tingkat kerawanan pemilu di Banten, perwira dengan satu bintang di pundaknya itu menilai, scara nasional, Banten tidak masuk dalam zona merah. Meski begitu, ia mengakui, di beberapa provinsi masih masuk dalam zona merah. “Seperti di Sumatera, Papua dan Maluku itu jadi perhatian. Tapi tetap saja, di Banten kita lakukan monitoring. Kita nggak mau lengah, makanya kita lakukan persiapan pengamanan. Dengan harapan (Pemilu) bisa berlangsung damai dan lancar,” katanya. Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi menjelaskan, kedatangan tim asistensi dari Mabes Polri merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata Pemilu. Ia juga mengaku sudah memberikan data-data terkait kondisi terkini pelaksanaan pemilu di Banten. “Kita berikan kondisi riil di Banten. Bagaimana pengawasan, penanganan pelanggaran dan membahas potensi (pelanggaran) untuk bisa diantisipasi yang kemungkinan lain yang memang perlu diantisipasi di kemudian hari,” kata Didih. Dijelaskan Didih, dari data yang diberikan beberapa di antaranya terkait data pemilih yang hingga kini belum selesai. “Ada juga isu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang saat ini secara nasional jumlahnya 14 juta, dan kemudian hari jangan sampai dipersoalkan. Untuk daftar pemilih ada penambahan dari 7,5 juta ditambah 600 ribu jadi 8,1 juta,” jelasnya. Menurutnya, hal yang paling ditekankan pada pertemuan kali ini yakni terkait penanganan pelanggaran melalui medsos. Didih mengakui, jika akun-akun yang bisa dipantau hanya akun resmi yang telah didaftarkan ke KPU. “Masalahnya kan ini yang di luar (akun resmi). Itu yang sulit dipantau. Kita juga nggak bisa jerat dengan UU pemilu jika kasusnya menjurus pidana umum. Paling tidak ranahnya sudah pakai UU ITE,” ujarnya. Bawaslu dengan reskrim, kata Didih, kedua pihak dalam Gakumdu sudah solid. Akan tetapi dengan bagian siber masih belum. “Mungkin ke depan akan dikuatkan lagi. Dan kita juga ingatkan jangan sampai pelanggaran medsos menaikan suhu politik, yang akan menimbulkan konflik horizontal,” katanya. Sementara itu, ?Bawaslu juga mengaku terus memantau aktivitas masyarakat lewat medsos di Pilpres 2019 ini. Menurut Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait adanya akun-akun buzzer yang berpotensi melakukan kampanye hitam. Afifuddin menegaskan, jika ada akun yang bergerak secara sistematis dengan melakukan hoax, SARA, atau bentuk kampanye hitam lainnya, maka Bawaslu bakal melaporkan ke Kominfo untuk dibekukan akun medsos tersebut. "Jadi nanti untuk men-take down itu urusannya Kominfo," ujarnya. Afifuddin mengakui Bawaslu juga kewalahan untuk memantau pergerakan akun buzzer. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat agar jangan mudah percaya adanya isu yang masih dipertanyakan kebenarannya. Karena banyak orang yang berpendidikan tinggi, tapi saja masih seringkali percaya adanya isu tersebut. Bahkan ada yang malah membantu menyebarluaskan ke publik. "Bawaslu juga menyadari agak sulit mengantisipasi dari sisi pencegahan. Tapi warga berhati-hati di medsos," ungkapnya. Masyarakat pun diminta melaporkan ke Bawaslu apabila adanya akun-akun yang melakukan kampanye hitam. Misalnya melaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota terdekat. Bahkan Bawaslu juga membuat alamat surat elektronik alias e-mail kepada masyarakat, yakni [email protected]. Untuk itu, publik perlu berperan aktif untuk membuat Pilpres 2019 ini berlangsung damai. Jangan mengotori Pilpres dengan kampanye hitam, SARA, dan saling menjelekkan pasangan yang sedang berlaga di Pilpres. "Melaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti dari pusat," ungkapnya. (tb/ang)

Sumber: