Asistensi RKA Bakal Via Aplikasi

CIPUTAT-Pemanfaatan teknologi di Pemkot Tangsel terus ditingkatkan. Dalam proses penyusunan anggaran misalnya, sudah berbasis online. Ke depan, tak hanya penyusunannya koreksi atau asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) pun, akan berbasis aplikasi. Untuk menyiapkan user yang andal, Badan Pengelolaan Keuangdan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) di lingkungan Pemkot Tangsel. Bimtek yang dilaksanakan di Lantai 3A Gedung SKPD 1 Balai Kota Tangsel tersebut, diberikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dari masing-masing oraganisasi perangkat daerah (OPD). Mereka diajarkan teknis asistensi berbasis aplikasi untuk diterapkan pada penyusunan APBD 2019. Kepala BPKAD Kota Tangsel Warman Syanuddin mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pemanfaatan aplikasi dalam penyusunannya anggaran. Namun, dalam hal asistensi selama ini masih manual. "Setiap PPTK itu kalau asistensi masih manual. Tapi, kalau persiapan 2019 itu sudah pakai aplikasi. Kita akan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) yang sudah ada," ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Selasa (2/10). Warman menambahkan, biasanya PPTK harus datang ke ruangan-ruangan dengan menggunakan kertas. Ke depan cara kuno tersebut sudah tidak akan dipakai dan diganti dengan aplikasi Simral. Cara ini akan diuji coba, di semua dinas. "Bimtek yang kita lakukan ini sekaligus sosialisasi, mereka dibimbing cara input, kalau ada kesalahan gamana mengatasinya dan lainnya," tambahnya. Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel tersebut menjelaskan, saat ini semua masih pakai kertas, kecuali jika sudah jadi DPA itu baru pakai aplikasi. Aplikasi digunakan untuk percepat, permudah dan kurangi kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi. Menurutnya, pada 2019 ada 1.360 kegiatan yang dilakukan semua OPD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel paling banyak kegiatannya yang mencapai lebih dari 300 dokumen DPA. Dindikbud paling banyak karena memiliki banyak sekolah. "Yang paling sedikit itu ada pada bagian-bagian yang jumlahnya sekitar tiga dokumen DPA," ungkapnya. Warman menuturkan, bantuan keuangan dari Provinsi Banten belum turun. Menurutnya, pemerintah memiliki Permendagri 38 tentang pedoman penyusunan APBD 2019. Disana bantuan keuangan dan DAK disampaikan setelah Perpres ditanda tangani presiden sekitar November. "Bantuan yang kita dapat baru diketahui setelah APBD provinsi ditetapkan dan jumlahnya juga belum tahu. Namun, jika diliat dari struktur yang diajukan ada peningkatan sekitar Rp 100 Miliar," tuturnya. Sementara itu, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, dalam menyusun program kegiatan harus hati-hati dan tajam. "Uang yang dipakai harus jelas kegunaannya berapapun jumlahnya," ujarnya. Airin menambahkan, sejak 2017 Pemkot Tangsel sudah ada program bersama Diskominfo untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan cara menyusun RKA/DPA, yakni seperti mengisi time table. Nantinyai akan ditarik dari Simral dan akan masuk ke time table, dan itu untuk mengetahui bahwa program penyusunan satu rupiah seperti apa hasilnya dan seperti apa. "Sehingga tidak jadi kegiatan rutinitas belaka tanpa ada hasil yang jelas," tambahnya. Ibu dua anak tersebut menjelaskan, PPTK harus bekerja maksimal karena sudah ada TPP yang diberikan. TPP tersebut diperoleh dengan tiga indikator, yakni absensi, kerja harian dan SKP. Selama ini untuk mendapat TPP harus mendapat persetujuan dari satu pihak saja atau bagian kepegawaian saja. "Ke depan akan kita berlakukan bersama Diskominfo untuk pendapat persetujuan, sehingga ada hubungan hiralki dari atasan ke bawahan," tutupnya. (bud/esa)

Sumber: