Keuangan Pertamina Seret

Jakarta - PT Pertamina (Persero) dikabarkan hendak melepas hak partisipasi (participating interest) di sebagian asetnya. Kabar ini pun menuai kontroversi hingga Seribuan pekerja yang tergabung dalam FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) melakukan aksi demo untuk menolak rencana itu. Keuangan dari Pertamina dikabarkan tengah mengalami kesulitan. Hal itu yang membuat induk holding BUMN ini melepas sebagian hak partisipasinya. Hal itu pun diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Meski begitu dia menegaskan bahwa pemerintah akan membantu Pertamina. "Lah iya lah, tapi pemerintah tidak akan membiarkan begitu saja," tuturnya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (22/7). Menurut Darmin salah satu yang membuat keuangan Pertamina terganggu juga karena harga jual BBM yang terus ditahan khususnya BBM bersubsidi. "Bahwa dia sekarang ini karena harga BBM tidak naik. Tentu dia keuangannya agak seret," tambahnya. Darmin mengaku pemerintah telah menyiapkan sesuatu untuk menolong keuangan Pertamina. Namun dia masih merahasiakannya. "Akan kita membantu, ya tidak perlu kita umumkan. Jangan you tanya apa itu pak. Adalah caranya, karena pemerintah sebenarnya dengan harga crude oil yang relatif tinggi, itu penerimaannya juga naik kita bisa tutup dengan itu," tukasnya. Sebelumnya dikabarkan, PT Pertamina (Persero) berencana menjual sebagian hak partisipasi asetnya. Pertamina perlu izin dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk melakukan aksi korporasi tersebut. Rencana pelepasan aset perseroan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnis Pertamina ke depan. Pertamina dikabarkan tengah mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Rencana ini menuai pro kontra. Seribuan pekerja yang tergabung dalam FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) pun telah menggelar aksi demo di Kantor Pusat Pertamina. Mereka kompak menolak rencana itu. Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya bicara. Dia menegaskan, pemerintah selaku pemegang saham mayoritas terus mendorong perbaikan kinerja keuangan serta keberlangsungan Pertamina di masa yang akan datang. Menurut Rini, rencana aksi korporasi yang diusulkan kepada pemerintah selaku pemegang saham merupakan bagian dari rencana bisnis guna meningkatkan kinerja portofolio bisnis Pertamina ke depan. Dalam surat yang disampaikan ke Pertamina, Rini mengatakan, tidak ada kalimat penjualan aset ataupun persetujuan penjualan aset namun sebaliknya Pertamina diminta mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali.(drc)

Sumber: