Pemerintah Dinilai Lambat Atasi Truk Tambang

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Masyarakat Bo­jonegara, Kabupaten Serang menilai bahwa pemerintah lambat dalam mengatasi permasalahan truk tambang yang marak melintas di jalan Bojonegara-Puloampel.

Pasalnya, aktivitas truk tam­bang sudah berjalan sejak be­berapa bulan lalu, dan sering memakan korban akibat kece­laka­an, serta kemacetan dan debu tebal yang membuat ba­nyak masyarakat mengalami penyakit ISPA. 

Hal itu disampaikan koor­dinator aksi damai Herman saat diwawancarai wartawan di sela-sela aksi berlangsung, di jalan Bojonegara-Puloam­pel, tepatnya Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabu­paten Serang, Rabu (22/10). 

Pantauan di lokasi, aksi damai dilakukan di tengah jalan Bojo­negara-Puloampel dengan meng­hadang truk tambang yang hendak lewat, yang mem­buat kemacetan panjang pun terjadi.

Aksi dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, satu persatu masa aksi menyuarakan aspirasinya, hingga pukul 10.30 WIB aksi damai pun selesai, aparat ke­polisian dari Polsek Bojo­negara hadir, untuk melakukan peng­amanan dan penertiban lalu lintas.

Herman mengatakan, ke­bera­daan truk tambang me­nye­babkan masalah serius mulai dari kemacetan, inten­sitas debu yang tinggi, hingga sering menimbulkan kece­lakaan.

Pihaknya hanya mengingin­kan, pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib masya­rakat Bojonegara, yang setiap harinya harus berdampingan dengan truk tambang.

"Marak sekali truk tambang melewati jalan ini, meng­akibatkan kemacetan, kece­lakaan, dan debu yang tebal. Kami melakukan aksi ini agar pemerintah baik Pemkab Se­rang maupun Pemprov Banten, bisa lebih mem­perhatikan nasib masyarakat Bojonegara," katanya.

Pihaknya juga mem­per­ta­nyakan, apakah pemerintah harus menunggu ada tragedi terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penanganan, dan keinginan dari masyarakat yaitu harus benar-benar ditu­tup proyek tambang ini atau buat kebijakan yang relevan.

"Aktivitas truk tambang ini sudah sejak lama, ada banyak kecelakaan yang terjadi akibat truk tambang, apakah harus ada tragedi dulu baru ber­tindak atau seperti apa gitu. Kami inginkan, masalah truk tambang ini harus diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Dikatakan Herman, masya­rakat di sini setiap hari kha­watir akan terjadi lakalantas dan mengancam korban jiwa, terdapat sekolah di pinggir jalan yang mengancam anak-anak apabila tidak ada tinda­kan serius dari pemerintah.

Pihaknya berharap, ada ke­nyamanan yang harus diberikan kepada masyarakat Bo­jonegara, karena nyawa masyarakat selama ini terancam dengan keberadaan truk tambang.

"Kami sebagai orangtua juga khawatir, karena takut terjadi laka lantas terhadap anak kami ketika sekolah, yang berangkat kerja juga pasti terjebak macet. Kita sepakat, jalan Puloampel-Bojonegara, agar pemerintah kabupaten, gubernur, dan pusat membuat dua jalan atau empat jalur, karena jalan ini sudah tidak bisa menampung banyaknya kendaraan yang melintas," ucapnya.

Kata Herman, pemerintah telah membuat produk hukum yaitu pembatasan jam opera­sional truk tambang, yang sejauh ini sudah mulai mema­tuhi aturan namun tetap saja ada yang masih membandel.

Sumber: