Tinjau Sekolah Rakyat di Kota Serang, Mensos Pastikan Sekolah Rakyat Optimal

“Harapan kami, Sekolah Rakyat bisa menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali belajar dan menatap masa depan dengan lebih percaya diri," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ibra Gholibi mengatakan, meski­pun kegiatan belajar mengajar sudah berjalan, status SRT 37 Kota Serang masih bersifat rintisan. Saat ini, Pemkot Serang masih menyiapkan rencana pembangunan seko­lah permanen.

“Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 ini sementara masih me­num­pang di BLKI Karundang. Pembangunan fisiknya belum bisa dilakukan karena belum ada lahan yang siap digu­nakan,” ungkap Ibra.

Meski begitu, Pemkot Serang telah menyiapkan lahan di wilayah Kasemen sebagai lokasi pembangunan SRT 37. Namun, lahan tersebut masih meng­hadapi kendala teknis karena merupakan bekas tambak yang belum siap dibangun.

“Lahan di Kasemen sebenar­nya sudah disiapkan, hanya saja kondisinya bekas tambak, sementara bangunan Sekolah Rakyat sudah punya tipe baku dari pusat. Jadi tidak bisa lang­sung dibangun tanpa pematangan lahan,” jelasnya.

Dari hasil penilaian Kemen­terian Pekerjaan Umum (PU) Pusat, lahan di Kasemen di­nilai belum layak untuk diba­ngun. Diperlukan pematangan lahan dengan biaya yang cukup besar.

“Untuk pematangan lahan saja diperkirakan butuh ang­garan lebih dari Rp10 miliar, karena luasannya sekitar 6,5 hektare, dan seluruhnya beru­pa bekas tambak,” kata Ibra.

Lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Serang, sehingga tidak perlu pembelian baru. Namun, proses penyiapan lahan mem­butuhkan waktu dan anggaran tambahan yang cukup besar agar sesuai dengan standar bangunan sekolah terintegrasi.

Saat ini, Pemkot Serang ma­sih mengkaji kemungkinan mencari alternatif lokasi baru. Pertimbangan ini muncul karena biaya pematangan di Kasemen dianggap terlalu tinggi.

“Jika tetap menggunakan lahan di Kasemen, harus ada pematangan menyeluruh dengan anggaran besar. Tapi kalau membeli lahan baru, perlu dicari lokasi yang benar-benar layak dan strategis. Ini masih dalam tahap pertim­bangan,” ujarnya.

Kajian terhadap lokasi pem­bangunan direncanakan mulai dilakukan tahun depan, se­men­tara pembelian atau pe­netapan lahan baru kemung­kinan bergulir ke tahun 2027, menyesuaikan kemampuan dan efisiensi anggaran daerah.

“Rencana kajian pemilihan lahan akan kita lakukan tahun depan. Untuk pembelian la­han, kemungkinan baru bisa diang­garkan pada 2027,” ujar Ibra.

Menurutnya, kebutuhan la­han minimal 6,5 hektare sudah menjadi standar dari pe­merintah pusat untuk ba­ngunan Sekolah Rakyat Ter­integrasi. Luasan itu dibu­tuhkan untuk menampung berbagai fasilitas seperti ruang kelas, asrama siswa, asrama guru, ruang guru, sarana olahraga, laboratorium, dan area pendukung lainnya.

“Prototype bangunan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan luas mi­nimal tersebut,” tandasnya. (ald)

Sumber: