Stok Beras Melimpah, Mendagri Tito Cek Harga di Pasar Rau

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengecek Harga beras di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu (20/8). Dalam tinjauan bersama sejumlah pejabat, Tito memastikan harga kebutuhan pokok relatif stabil dan stok beras aman hingga akhir tahun. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani, Gubernur Banten Andra Soni, serta Wali Kota Serang Budi Rustandi.

Tito mengatakan pengecekan harga dilakukan untuk memastikan kondisi pasar sesuai dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari pantauannya, harga sejumlah komoditas yang sempat melonjak kini berangsur normal. “Dulu harga bawang merah sempat tembus Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram, tapi sekarang relatif stabil di angka Rp30 ribuan. Cabai juga stabil sekitar Rp35 ribu per kilogram, padahal sebelumnya pernah sampai Rp100 ribu,” ungkap Tito.

Ia juga menambahkan harga beras tetap terjaga berkat intervensi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog yang dijual Rp12 ribu per kilogram. “Ini yang membuat harga di bawah eceran tertinggi sekaligus menahan gejolak di pasaran,” jelasnya. Selain itu, harga daging ayam dinilai stabil. Tomat justru mengalami penurunan, sementara minyak goreng masih perlu perhatian karena stoknya terbatas. “Nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan untuk memastikan distribusinya lancar. Jangan sampai ada yang menahan pasokan,” kata Tito.

Ia menegaskan bahwa kunjungan ke Banten merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas harga pangan. Presiden, lanjut Tito, ingin memastikan cadangan beras nasional yang mencapai lebih dari 4 juta ton dapat dimanfaatkan untuk menekan harga di pasar. “Presiden juga menegaskan harga gabah di tingkat petani harus menguntungkan, minimal Rp6.500 per kilogram. Jangan sampai ada pihak yang bermain curang. Misalnya dengan oplosan beras atau menahan distribusi. Itu bisa merugikan masyarakat,” ucapnya

Ia ingin memastikan ketersediaan beras nasional cukup dan distribusinya berjalan lancar hingga akhir tahun. “Cadangan beras nasional kita saat ini lebih dari 4 juta ton. Ini yang terbesar dalam sejarah. Dari jumlah itu, 1,3 juta ton akan dialokasikan untuk intervensi pasar secara bertahap hingga Desember,” jelasnya. Selain menjamin ketersediaan, Presiden juga menekankan agar harga gabah tetap menguntungkan petani. “Harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram. Itu perintah Presiden. Jangan sampai ada pihak yang menekan harga petani di bawah angka itu,” ujar Tito.

Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, memastikan stok beras SPHP aman hingga akhir tahun. Menurutnya, Bulog mendapatkan mandat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras ke seluruh Indonesia. “Beras ini kami salurkan melalui pedagang pasar, koperasi, instansi pemerintah termasuk TNI-Polri, hingga ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Semua stakeholder dilibatkan,” jelas Rizal.

Sejauh ini, Bulog sudah menyalurkan 45 ribu ton beras dengan kapasitas distribusi harian mencapai 6.000–7.000 ton. “Masyarakat tidak perlu khawatir. Tugas Bulog adalah memastikan beras selalu tersedia dan terjangkau,” ujarnya. Ia menambahkan, stok beras yang menjadi tanggung jawab Bulog saat ini mencapai 1,3 juta ton. Jumlah itu disebut masih sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga bulan Desember akhir tahun. "Stok ini akan kami salurkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat," tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan akan menjaga kualitas beras dengan ketat. “Kami rutin melakukan fumigasi dan pemeliharaan gudang setiap bulan. Jadi beras yang keluar dipastikan bersih, sehat, tidak ada kutu dan kotoran,” kata Rizal. Mengenai isu penimbunan, Rizal menegaskan bahwa stok Bulog merupakan cadangan beras nasional yang dikelola secara ketat. Ia menyebut mekanisme distribusi saat ini telah diawasi melalui aplikasi khusus untuk mencegah penyalahgunaan.

Kalau pengawasan, kita pastikan tidak ada penimbunan. Semua sesuai juknis dan menggunakan aplikasi SPHP yang sudah disiapkan. Jadi distribusi tercatat dan bisa dipantau," jelasnya. Lebih lanjut, Bulog juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga kelancaran distribusi. Menurutnya, kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah berjalan baik di berbagai wilayah. "Dengan Pemda kita sinergi melalui BUMD di kabupaten, kota, maupun provinsi. Alhamdulillah sudah berjalan rutin, sehingga distribusi beras SPHP ini terjaga dan tidak ada hambatan di lapangan," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan pihaknya mengalokasikan 1,3 juta ton beras SPHP bagi Bulog hingga akhir tahun. Tujuannya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran. “Presiden menekankan agar keseimbangan dijaga. Harga di tingkat produsen tidak boleh terlalu rendah, sementara di tingkat konsumen juga tidak boleh terlalu tinggi. Itulah mengapa intervensi ini penting,” kata Arief.

Ia juga menyoroti praktik kecurangan yang merugikan konsumen. “Ada pelaku usaha yang mencantumkan label premium padahal kualitasnya bukan premium. Itu tidak boleh. Label harus sesuai isi,” tegasnya. Arief mengimbau penggiling padi untuk tetap berproduksi tanpa ragu. “Harga gabah sudah ditetapkan Rp6.500 per kilogram. Jadi penggiling bisa menghitung sendiri agar harga jual beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Tidak perlu membeli gabah terlalu tinggi karena akan menyulitkan masuk ke HET,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, menambahkan bahwa langkah pemerintah saat ini merupakan bagian dari penataan sistem pangan dari hulu hingga hilir. “Ini bukan soal krisis beras. Justru pemerintah sedang memperbaiki sistem produksi hingga distribusi agar lebih kuat. Proses ini membutuhkan adaptasi, tapi yang pasti stok beras cukup,” jelas Prita.

Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen memberantas praktik kecurangan dalam perdagangan pangan serta memperkuat pengawasan berbasis digital melalui aplikasi SPHP. “Presiden ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan distribusinya tidak terhambat,” tuturnya. Dengan stabilnya harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Rau, pemerintah optimistis langkah intervensi yang dilakukan akan mampu menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun. (mg-8)

Sumber: