DPRD Ingatkan Program JUT Jangan Tumpang Tindih

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Anggota Komisi II DPRD Banten, Tb Roy Fachroji Basuni mengingatkan kepada Pemprov Banten agar program pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang merupakan program andalan dari Gubernur Banten Andra Soni, dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Nataku­sumah tidak tumpang tindih dengan program serupa dari pemerintah pusat maupun desa.

Menurut Roy, program pembangunan JUT tersebut memang penting untuk mendukung infrastruktur pertanian, namun hal tersebut juga harus terus dikoordinasikan agar program yang muncul tidak tumpang tindik.

“Kita tahu ini adalah program yang harus kita dukung, tapi jangan sampai tumpang tin­dih. Karena di desa juga ada program serupa, dari pusat juga ada. Maka ini harus di­koor­dinasikan secara matang,” katanya, Kamis (24/7).

Ia menuturkan, bila terjadi penumpukan program yang sama, maka dikhawatirkan munculnya dua Surat Per­tanggungjawaban (SPJ) dalam satu proyek fisik. Hal ini bisa berujung ke ranah pidana jika tidak tidak ada koordinasi yang matang.

“Yang kita khawatirkan itu ada dua SPJ dalam satu ke­giatan. Secara fisik hanya ada satu jalan, tapi uang keluar dua kali dari dua sumber anggaran yang berbeda. Ini rawan menimbulkan persoal­an hukum, bahkan bisa masuk ke dugaan korupsi,” ujarnya.

Maka dari itu, politisi partai Golkar ini meminta Pemprov Banten melalui dinas terkait untuk menyusun peta pelak­sanaan program JUT yang melibatkan koordinasi lintas tingkatan, mulai dari desa hingga pusat. Hal ini juga harus didukung dengan pe­nye­diaan data terpadu yang dapat diakses antar lembaga.

“Harus ada semacam dash­board atau sistem informasi yang bisa menunjukkan di mana saja titik JUT yang sudah dan akan dibangun, oleh siapa, dan pakai anggaran mana,” terangnya.

Ia juga mengingatkan agar Pemprov Banten dapat mem­bangun infrastruktur pertanian yang diiringi dengan tata kelola yang bersih dan akun­tabel, sesuai dengan ha­rapan dan cita-cita masyarakat.

"Banten ini kan menjadi salah satu daerah yang men­jadi lumbung nasional ya, maka perlu dan sangat penting sekali adanya peningkatan dan perbaikan daripada in­frastruktur untuk pertanian. Akan tetapi, jangan sampai program bagus ini justru menjadi jeratan perangkat desa atau pelaksananya ke ranah hukum hanya karena administrasi dan koordinasi yang buruk,” tuturnya. 

Terpisah, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, program JUT ini merupakan bagian dari Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), yang menyasar wila­yah pedesaan dengan konek­tivitas minim, dengan fokus membuka akses jalan perta­nian yang selama ini sulit dilalui kendaraan, khu­susnya alat berat dan kendaraan pengangkut hasil panen. 

"Kita sudah bangun di wila­yah Wanasalam yang mana itu merupakan lumbung pa­ngan nasional. Makanya kita perlu pastikan agar akses ja­lan­nya baik, agar distribusi hasil pertanian tidak ter­kendala," katanya.

Andra menerangkan, JUT yang dirancang di Wanasalam diproyeksikan sepanjang 7,05 kilometer. Jalur ini akan meng­hubungkan tiga desa utama: Cisarap, Parung Panjang, dan Cipedang. Ketiga desa tersebut memiliki total lahan pertanian mencapai 1.147 hektare. Desa Cisarap sendiri menyumbang 412 hektare, sementara dua desa lainnya masing-masing 215 hektare.

Andra menegaskan, jalan pertanian ini akan mem­permudah akses mobilitas bagi petani, mulai dari peng­gunaan alat dan mesin, hingga pengangkutan hasil panen menuju tempat pengolahan dan pasar.

“Dengan jalan yang layak, petani tidak lagi kesulitan membawa hasil panen. Kita ingin efisiensi waktu dan biaya bisa ditekan. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” tuturnya.

Sumber: