Serapan Anggaran Dua OPD Dibawah 90 Persen

SERANG-Serapan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Serang tahun anggaran 2019 masih rendah, yakni dibawah 90 persen. Selain itu, ada satu OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pendapatannya masih rendah yakni dibawah 50 persen. Walikota Serang Sayfrudin mengatakan, dari hasil laporan rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan OPD pada belanja tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) APBD Kota Serang tahun anggaran 2019, yang dilakukan evaluasi bulan ini (Januari,red), penyerapan secara keseluruhan diatas 90 eprsen, hanya ada dua OPD yang dibawah 90 persen yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang serapannya hanya 80,04 persen, dari anggaran Rp 14,740 miliar dan realisasi Rp 11,797 miliar. Kemudian lanjutnya, Sekretariat Daerah (Setda) dari anggaran Rp 56,015 miliar, terealisasi Rp 48,976 miliar, atau hanya terserap 87,43 persen. Untuk BKPSDM Sayfrudin menjelaskan, alasan serapan tidak mencapai 90 persen karena ada anggaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang harusnya digunakan diakhir 2019, akan tetapi pelaksanaannya baru bisa dilakukan 2019, akan tetapi pelaksanaannya baru bisa dilakukan 2020 sekitar Februari-Maret. Sehingga anggarannya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Kalau untuk Setda ini karena belanja pegawai yang awalnya dianggarkan untuk sekitar 70 orang, karena terkena dirotasi-mutasi, jadi sisa 46 orang, sehingga anggaran yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap. "Jadi kalau di Setda ini bukan BL tapi BTL," katanya, yang ditemui usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, yang diselenggarakan di AUla lantai I Setda Kota Serang, Selasa (21/1). Kemudian pada kesempatan itu juga, Sayfrudin yang didampingi Asisten Daerah (Asda) II Djoko Sutrisno menyampaikan, jika masalah pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari target Rp 134 miliar, mengalami peningkatan menjadi realisasinya Rp 140 miliar, dan ini menjadi masukan tahun ini, 108 persen. Namun katanya, ada beberapa OPD penghasil dari sektor retribusi yang masih rendah yakni Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan, Industri, dan Koperasi Mikro. "OPD ini harus dilakukan kajian lagi, terutama untuk Dishub yang paling rendah dari retribusi parkir amsih dibawah 50 persen yakni hanya 32 persen, sedangkan dari DInas Perdagangan, Industri, dan Koperasi Mikro 58, dan Dinas LH 62," katanya. Ditanya OPD mana saja yang serapannya paling tinggi, Syafrudin menyebutkan pertama Inspektorat 97,99 persen dari anggaran Rp 15,054 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 97,95 persen, dari anggaran Rp 6,965 miliar, Dinas Lingkungan Hidup 97,38 persen dari anggaran Rp 42,082 miliar, Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi 96,69 persen dari anggaran Rp 8,160 miliar, dan Dinas Perdagangan, Industri, dan Koperasi Mikro 96,48 persen dari anggaran Rp 17,446 miliar. Ia juga mengatakan, jika melihat penyerapan di 2019 adanya anggaran yang tak terserap ini disebabkan hanya telat penggunaan, misalnya yang harusnya April baru digunakan September-Oktober ini berkaitan pada pemeriksaan juga, akan tetapi tidak ada yang disebabkan gagal lelang. "Lakukan di awla terutama fisik pengerjaan infrastruktur jalan, kalau kita paksakan misalnya dilakukan dalam waktu dekat ini masih musim penghujan, khawatir dikerjakan sekarang bisa rusak," katanya. Ditanya awak media prioritas untuk 2020, Asda II Djoko Sutrisno menambahkan, untuk awal tahun yang menjadi prioritas, melanjutkan program unggulan seperti pembangunan Alun-alun di setiap kecamatan, masjid agung, penataan pedagang kaki lima (PKL), kemacetan. "Untuk kemacetan terutama di terowongan Kaligandu ini akan menempatkan petugas," katanya. (and)

Sumber: