Kesehatan Panitai Pilkades Dijamin

TIGARAKSA – Banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia saat pileg, menjadi perhatian Pemkab Tangerang saat akan menyelenggarakan pilkades  serentak. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, telah menganggarkan dana kesehatan untuk panitia pilkades di 153 desa. Meski tidak secara khusus dianggarkan dalam honor panitia. Namun, Pemkab Tangerang sudah mengantisipasi agar tidak adanya panitia yang jatuh sakit saat pelaksanaan pilkades nanti, apalagi terdapat panitia yang meninggal akibat kelelahan saat menjadi panitia pilkades. Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Ahdiat Nuryasin mengatakan, honor panitia pilkades disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. “Kita ingin honornya lebih baik, akan tetapi harus disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah. Begitu kita hitung, kita tidak mampu mencapai level yang diinginkan. Namun, mudah-mudahan dengan honor yang ada dapat cukup untuk pemenuhan gizi panitia, sehingga mereka tidak akan sakit saat melaksanakan tugas,” terangnya kepada awak media, kemarin. Walaupun begitu, Ahdiat mengatakan, tidak ada anggaran kesehatan secara khusus termasuk dalam honor panitia pilkades. Apabila ada panitia pilkades yang jatuh sakit, maka pemerintah akan memfasilitasi atau membantu pelayanan kesehatannya. “Kinerja dari panitia pilkades tidak seperti panitia pada pileg dan pilpres kemarin, mereka bekerja lebih dari 24 jam. Sehingga tidak memerlukan tunjangan kesehatan secara khusus yang terpisah dari honor. Kata Ahdiat, jika terdapat efek kesehatan atau yang lain akibat dari  pilkades, maka pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Jaminan kesehatan secara khusus tidak ada. Kalau sakit karena pilkades, maka kita akan jamin pelayanan kesehatannya cepat ditangani,” jelasnya. “Untuk menghindari jatuh sakit, terkait dengan konsumsi pada dasarnya panitia jangan asal memilih menu makanan. Harus dipastikan aman dulu makanannya. Kalau kesehatan ada tim kesehatan, kita libatkan petugas medis untuk memantau kesehatan panitia pilkades hanya tingkat kecamatan. Selain tim medis standby di puskesmas, mereka juga akan keliling ke TPS saat penyelenggarkan pemungutan suara pilkades.,” tukasnya. Selain itu, Ahdiat juga menyikapi kerawanan pilkades. Tingkat kerawanan pilkades masih dianggap dalam batas normal, namun tidak berarti dianggap tidak ada potensi konflik. Ahdiat menyebutkan, kinerja dari panitia pilkades yang taat pada aturan dapat meredam potensi konflik di desa. Sehingga, keamanan dari personal panitia menjadi sorotan pemerintah daerah. “Soal keamanan, pilkades ini bisa dikatakan landai iya, rawan juga iya. Itu situasional. Pada intinya,  panitia harus bekerja susai dengan peraturan, tranparansi, dan tidak memihak. Namun, segala kemungkinan tetap kita perhatikan termasuk keamanan panitia,” jelasnya. (mg-10/mas)

Sumber: