Dinsos Bekali Korban Napza Ilmu Perbengkelan

SETU-Dinas Sosial Kota Tangsel melakukan bimbingan sosial dan rehabilitasi bagi eks pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza). Pembinaan tersebut berupa pelatihan bengkel otomotif motor yang berlangsung selama 10 hari bertempat di Rumah Singgah, Kademangan, Kecamatan Setu, Tangsel. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Tangsel Asep Sopari menjelaskan, kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta dari empat kelurahan yakni Kelurahan Rawa Buntu, Kelurahan Serpong, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Setu. “Kali ini baru 4 kelurahan dari 4 kecamatan yang bersedia ikut, dan kedepannya dinsos akan menjangkau keseluruh kelurahan dan kecamatan bagi korban napza yang bersedia diberikan pelatihan oleh dinsos,” ungkapnya. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang pada Dinsos Tangsel Hadiana, mengungkapkan, pembinaan dan rehabilitasi bagi pecandu Napza merupakan amanat dari UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan undang-undang no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin sebagai acuan pelaksana rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza di luar panti. “Kami mencegah melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan Napza serta memberikan akses layanan kepada korban. Mereka sangat antusias apalagi diberikan pelatihan bengkel otomotif sepeda motor dan keahlian lainnya kepada mereka,” katanya. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang pada Dinas Sosial Provinsi Banten, Asep Hanan, mengungkapkan, masih ada stigma dan sifat kecanduan yang erat kaitannya dengan kekambuhan (relapsing) yang akan mengakibatkan korban penyalahgunaan NAPZA sulit untuk kembali menjalani kehidupan normal. “Stigma tersebut coba kita ubah dan mereka diharapkan bisa menjalankan kehidupan seperti biasa, tidak kambuh dan bisa diterima di lingkungannya,” katanya. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plh Kepala Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Yuni Stiasari, mengungkapkan. (*)