Terpisah, realisasi belanja daerah Pemkot Tangsel hingga awal tahun anggaran 2026 masih berada di kisaran 20,79 persen atau Rp1,01 Triliun dari APBD Rp4,85 Triliun. Rendahnya serapan anggaran tersebut dipengaruhi belum banyaknya pembayaran proyek fisik atau belanja modal yang dilakukan pada triwulan awal.
Kepala BKAD Kota Tangsel Hadi Widodo mengatakan, sebagian besar realisasi anggaran saat ini masih didominasi belanja operasional.“Kalau dilihat, belanja operasional itu sudah sekitar Rp900 miliar lebih. Sedangkan belanja modal masih sekitar Rp23 miliar,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Selasa (19/5).
Hadi Widodo menambahkan, rendahnya realisasi belanja modal merupakan hal yang wajar karena pembayaran proyek fisik biasanya dilakukan secara bertahap atau termin sesuai progres pekerjaan.
Rendahnya serapan juga terjadi di Kabupaten Serang, pada triwulan pertama, baru mencapai Rp682,6 miliar atau 20,34 persen, dari total APBD Rp3,356 triliun.
Rendahnya realisasi belanja daerah dikarenakan, masih banyak kegiatan yang baru mulai proses administrasi, persiapan, pengadaan dan lainnya, lalu ada juga proyek yang terpending karena ada hari libur nasional seperti Idul Fitri yang membuat terlihat belum efektif. Adapun serapan anggaran yang paling besar yakni BPBD mencapai 30,16 persen, karena adanya bencana hidrometeorologi yang membuat banyak anggaran dari BPBD yang terpakai.
”Harapan kami di triwulan kedua ini awal Juli nanti sudah bisa terealisasi dengan maksimal, serapan anggaran bisa lebih besar. Terutama dari sektor ketepatan dan kecepatan pengajuan desa baik ADD, DD maupun BHPRD,” kata Plt Kepala BPKAD Kabupaten Serang Agus Firdaus, Selasa (19/5).
Agus mengatakan, serapan anggaran yang rendah yaitu DPUPR baru 12,72 persen biasanya mulai naik saat triwulan kedua, karena realisasi-realisasinya setelah pembangunan fisiknya sudah dilaksanakan.
Kemudian DPRKP baru dibawah 10 persen, termasuk BPKAD masih sama dibawah 10 persen, namun akan mulai terlihat kenaikannya ketika di triwulan kedua nanti, namun secara keseluruhan serapan anggaran telah mencapai 20 persen.
Namun dengan adanya evaluasi terintegrasi termasuk didalamnya realisasi keuangan, pasti akan sejalan dengan realisasi di rencana umum pengadaan, dan sejalan juga dengan realisasi E-Sakip atau indikator kinerja utama perangkat daerah, serta sejalan dengan realisasi capaian pembangunan fisik melalui bagian administrasi pembangunan.
Berbeda di Kabupaten Tangerang, serapan anggaran pada triwulan pertama diklaim sudah melebihi target, yakni mencapai 25,83 persen sejak Januari hingga April 2026.
Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat mengatakan, secara keseluruhan realisasi belanja daerah mencapai angka 25,83 persen sejak Januari.
”Realisasi belanja daerah secara keseluruhan itu di angka Rp2,259 miliar atau 25,83 persen. Ini sudah lebih dari target dan sudah baik. Artinya, apa yang OPD rencanakan di buku kas anggarannya tidak meleset atau sesuai,” jelasnya kepada Tangerang Ekspres, Selasa 19 Mei 2026.
Realisasi tertinggi ada di pos Belanja Tidak Tertuga (BTT). Besarannya mencapai 42,17 persen. Persentase ini lebih besar dari Pos Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Untuk rinci, belanja modal realisasi 11,65 persen, belanja transfer sebesar 39,24 persen, belanja pegawai sebesar 28,97 persen, belanja tidak tertuga sebesar 42,17 persen,” katanya. (mam-ald-agm-sep-bud)