TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten mencatat, sebanyak 360 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten akan memasuki masa pensiun di tahun ini.
Ratusan ASN yang pensiun terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari staf, hingga pejabat tinggi pratama atau eselon II.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan ASN dari berbagai jabatan struktural yang akan purna tugas di 2026. ”Kalau total semuanya, baik staf, eselon III, IV, dan II, itu sekitar 360 orang yang pensiun. Tapi rincian jabatan strukturalnya masih kita data, misal esselon III berapa, IV berapa, itu sedang proses didata,” katanya, Kamis (9/4).
Ia menjelaskan, pendataan ini dilakukan sebagai upaya untuk pengisian jabatan yang ditinggalkan. Terlebih pada jabatan tinggi pratama agar tidak mengganggu layanan kepada masyarakat.”Sekarang kita baru memulai pendataan yang pensiun dulu. Untuk April dan Mei kita data ada berapa orang, jabatannya apa saja, itu masih berproses,” ujarnya.
Selain ratusan yang akan pensiun, Deden mengaku, saat ini masih terdapat puluhan pejabat kosong yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).”Kurang lebih sekitar 30 sampai 40 jabatan yang masih kosong, terutama di eselon III dan IV,” tuturnya.
Namun ia mengaku kekosongan jabatan tersebut tidak akan berlangsung lama. Pihaknya akan segera mengisi jabatan yang tentunya menggunakan manajemen talenta seperti pengisian jabatan sebelumnya.“Kita upayakan tidak ada stagnasi. Sesuai arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub, jangan sampai kekosongan terlalu lama. Karena kasihan juga teman-teman yang lain, sudah lama tidak ada pelantikan, jadi menumpuk seperti bottle neck. Misalnya yang kosong 30, tapi yang antre bisa ribuan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, mengatakan ada sekitar 360 ASN yang memasuki masa pensiun di 2026. Pihaknya akan segera melakukan pendataan berdasarkan jabatan struktural.”Kalau yang pensiun itu sekitar 360-an,” ujarnya.
Ia menambahkan, data tersebut telah terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan pegawai di daerah.”Data pensiun itu dari BKN, mereka yang memberikan ke kita,” katanya.
Terkait kemungkinan penambahan pegawai, Ai menyebut hal tersebut masih akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ke depan.”Untuk itu, nanti kita lihat,” paparnya.(mam)