"Berdasarkan petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan itu minimal 4 persen dari APBD kita untuk pelaksanaan makan bergizi gratis, Insya Allah kita punya fiskal yang kuat," ujarnya.
"Provinsi juga mempunyai kewajiban untuk mengcover pembiayaan bagi sekolah jenjang SD dan SMP, nanti dialokasikan dari bagi hasil dari provinsi," sambungnya.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional tengah memproyeksikan skema standarisasi pembiayaan program MBG setiap wilayahnya.
"Saat ini sedang diformulakan, tadi kan ketemu di Rp14 ribuan. Nanti ada standarisasi dari badan gizi standar nasional terkait pembiayaan per kawasan, di Provinsi Banten sendiri kisaran Rp14 ribu sampai 15 ribu setelah pertimbangan dari sumber pangan yang kita punyai," paparnya..
Ditanya untuk daerah dengan kapasitas fiskalnya rendah, apakah diperbolehkan untuk melakukan pergeseran anggaran, menurut Al Muktabar, daerah tersebut akan menerapkan beberapa kebijakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Daerah tersebut juga bisa melakukan bekerjasama dengan perusahaan industri yang ada di wilayahnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, hal itu tidak dapat permanen.
"Melalui dukungan badan usaha itu kan tidak bisa permanen, nanti mungkin ada sumber pembiayaan dari Badan Pangan Nasional. Jadi akan dari berbagai arah pembiayaan. Kalau pun dilakukan pergeseran tidak ada masalah, kan itu bagian dari model dokumen perencanaan," pungkasnya.(*)