Tanpa Pengembang, Pembangunan di Tangerang Raya, Kota Tangerang yang Terlihat

TANGERANGEKSPRES.CO.ID - Kajian Politik Nasional (KPN) bekerjasama dengan Perkumpulan insan pers di wilayah Tangerang Raya yang tergabung dalam Balai Media Center (BMC) dan Fraksi Teras menggelar diskusi dengan tema "Menakar Satu Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya" yang digelar di Loteng Cafe, Kota Tangerang, Jumat (6/10/2023) Dalam diskusi tersebut menghadirkan narasumber Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan dan aktivis pegiat sosial di Tangerang Raya, Saiful Basri serta sebagai moderator Adib Miftahul. Sebagai pemantik mengawali diskusi, Adib yang juga Direktur Eksekutif KPN menyampaikan, diskusi ini sebagai tanggung jawab sosial insan pers, akademisi dan civil society untuk berkontribusi dan memberikan masukan agar pemerintah daerah di Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Secara garis besar, beragam kinerja dan kebijakan kepala daerah di Tangerang Raya selama satu dasawarsa dikupas guna menjadi evaluasi kedepannya. Apalagi perhelatan Pemilu dilaksanakan pada Februari 2024 dan Pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024. Tamil mengatakan, dalam konteks infrastruktur di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dia melihat hanya Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah yang berusaha menjembatani kemajuan wilayah yang dikuasai oleh pengembang dan non pengembang untuk mereduksi kesenjangan sosial. Salah satu kebijakannya, Arief memfasilitasi angkutan umum bagi warga Kota Tangerang dengan menghadirkan Bus Tayo dan angkot Si Benteng. "Contohnya dengan menghadirkan Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya, itu adalah kebijakan yang dilakukan guna mereduksi kesenjangan sosial yang ada, terlepas dari baik buruknya, saya cukup mengapresiasi langkah tersebut," Ungkap Tamil yang juga Akademisi Universitas Dian Nusantara. Kendati demikian Tamil juga mengkritik keras perilaku kakunya pejabat publik di Kota Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik. "Banyak teman-teman pers mengeluh kepada saya tentang informasi publik di Tangerang raya, saya bingung, apa sih yang mau ditutupin? Ini menjadi PR besar bagi Pemda Tangerang Raya," tandasnya. Menurutnya, jika pengaruh pengembang kawasan hunian dan sentuhan swasta dihilangkan dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka Kota Tangerang yang dinilai sebagai wilayah yang akan terlihat pembangunannya. "Saya kira yang bertahan paling lama itu Kota Tangerang, karena memang kebijakannya bersifat menyeluruh, contohnya membayar BPJS bagi warga yang tidak mampu, bedah rumah yang diapresiasi pemerintah pusat dengan mendapat alokasi banyak, beasiswa masif, saya kira itu kebijakan yang cukup baik," paparnya. Disisi lain, Aktivis pegiat sosial di Tangerang Raya, Saiful Basri mengatakan, bahwa transparansi anggaran di Tangerang Raya masih menjadi sesuatu yang rumit untuk di akses. "Kita sebagai warga negara ingin melihat apakah pembangunan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keinginan warga atau justru hanya keinginan pejabat semata," ujar Saeful yang kerap disapa Marsel. Dia berharap, kedepannya kepala daerah di Tangerang Raya dalam melakukan pembangunan harus mengedepankan kepentingan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengedepankan sikap transparansi terkait informasi publik yang jelas dalam aturan menjadi hak publik. "Kita juga kan ingin tahu pagi anggaran digunakannya seperti apa dan untuk apa saja. Kalau tidak melakukan kesalahan ya jangan takut membuka data. Kita ingin kebijakan dan pembangunan pro rakyat," tandas Marsel.