Mister Dim Ancam PPPK, PPPK yang Berani Demonstrasi Akan Dicoret

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG -  Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengultimatum kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tidak melakukan aksi demonstrasi. Ia mengancam akan mencoret PPPK di lingkungan Pemprov Banten bila menggelar demonstrasi. 

"Gak usah demo, kalau demo awas saja, saya lebih baik dicoret saja," tegasnya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (28/7). Ia menjelaskan, saat ini Pemprov Banten terus mengusahakan untuk pembayaran bagi PPPK. Maka dari itu ia meminta untuk tetap tenang, dan mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah. "Jadi gak usah khawatir, kami jelas akan membayar (gaji PPPK-red). Kami akan menganggarkan," ujarnya. Namun bila masih ada aksi demonstrasi, maka hal itu akan melukai pemerintah. Terkhusus bagi Dimyati sebagai Wakil Gubernur Banten.

Mister Dim (panggilan Dimyati) juga terus meyakinkan kepada PPPK yang lolos akan segera dilantik. Ia akan memberikan kesejahteraan dan berupaya memberikan yang terbaik untuk keluarganya. "Kalau sudah Mister Dim kecewa, kita coret lah," ungkapnya. Tak hanya PPPK, Dimyati juga meminta kepada ASN lainnya seperti guru untuk tidak melakukan aksi tersebut. Sebab baginya mereka adalah bagian dari internal Pemprov Banten yang berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Mau nyari apa mereka, kasihan kami ini. Kita ini pemprov bagaimana mensejahterakan aparatur," paparnya.  Menurut Dimyati, PPPK merupakan bagian dari ASN yang harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan. Maka pembayaran belanja pegawai termasuk dengan PPPK harus diprioritaskan. Ia mengaku, pihaknya tengah mengusulkan pembiayaan untuk PPPK ke pemerintah pusat. Sebab pembayaran gajinya cukup besar hampir menyentuh angka Rp1 triliun. Namun bila tidak bisa, maka Dimyati secara tegas akan dibiayai oleh Pemprov Banten.

Kalau dia tidak mau membiayai mau tidak mau pemda yang bayar, kalau daerah yang membiayai berarti ada kegiatan yang kita tunda yang tidak prioritas," jelasnya. Mantan anggota DPR ini juga mengaku, akan mulai menginventarisir kegiatan yang buka prioritas sebagai skema pembayaran PPPK. "Nanti kita inventaris, sementara ini kita masih usulkan ke Kemenkeu untuk penganggaran itu," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, bahwa TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten akan kembali menghitung berapa keperluan pasca penambahan sebanyak 11.737 PPPK.  Berdasarkan perhitungan, anggaran gaji PPPK tersebut akan mencapai Rp950 miliar pertahun atau mencapai hingga 33 persen untuk belanja pegawai pada APBD.  Padahal belanja pegawai hanya dibatasi sebesar 30 persen dari total APBD sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Sebetulnya mereka kan sudah masuk di belanja barang dan jasa, karena memang ada penambahan tarifnya sehingga kita harus menghitung dengan cermat. Nah, berpindahnya dari barang dan jasa pegawai berimplikasi terhadap mandatori belanja pegawai yang maksimal 30 persen. Nah ini kita hitung kembali agar kita bisa memenuhi mandatori tersebut," katanya. Dengan begitu, pihaknya tengah menyiapkan dua skema agar dapat memenuhi batas belanja pegawai sebesar 30 persen. Skema tersebut yakni penambahan pendapatan, atau pengurangan belanja pegawai.

Namun pihaknya juga masih menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang saat ini belum jelas skema pendanaan khususnya. Hal itu tentunya akan berdampak apakah bantuan tersebut mencukupi untuk pemenuhan belanja pegawai. "Jadi kalau kalau dapat kucuran dari pusat tidak akan melebihi 30 persen (belanja pegawai-red), mudah-mudahan berapa besarnya makanya tergantung besarnya saya belum bisa bicara," ungkapnya.

Namun bila tidak mencukupi kebutuhan belanja pegawai, maka terpaksa pihaknya akan mengevaluasi belanja pegawai pada struktur APBD. Sebab kata Rina penambahan pendapatan nampaknya cukup sulit didapatkan tahun ini. "Rumusnya sudah jelas itu, untuk meningkatkan pendapatan kita agak sulit sekali ya kondisi saat ini. Artinya kita harus mengevaluasi terhadap belanja pegawai," paparnya. (mam)

Sumber: