Panitia Festival Biarkan PKL

TANGERANG– Festival Cisadane tahun ini menyimpan segudang polemik. Mulai dari permasalahan pedagang kaki lima (PKL), kebersihan hingga tempat parkir. Ironisnya lagi, panitia festival seolah cuek dan terkesan membiarkan, seperti menjamurnya  pedagang liar di lokasi acara. Pantauan Tangerang Ekspres di lapangan, memasuki hari keenam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus menertibkan PKL liar yang membandel. Meski begitu, usaha tersebut sia-sia karena PKL liar kembali lagi meski sudah ditertibkan. “Saya sudah pusing dan capek menegur dan mengusir para PKL ini. Karena kesepakatan diawal antara temen-temen panita dan OPD untuk tidak ada PKL liar yang berjualan,”tukas Ghufron Falfeli, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tangerang, Kepada Tangerang Ekspres, Kamis (27/7). Hal tersebut lantaran ketertiban di Festival Cisadane dibebankan ke Satpol PP. Sementara panitia dan OPD lain yang andil di festival tersebut cuek. Padahal, kata Ghufron, Festival Cisadane ini adalah ikonya Kota Tangerang. OPD mau memunculkan ikon itu, tapi yang ada malah saling lempar tanggung jawab. Belumlagi adanya pungutan liar di Festival Cisadane. Salah seorang warga yang mengatasnamakan warga pribumi dan perkumpulan pedagan meminta uang Rp 500 ribu kepada pedagang untuk berjualan di Festival Cisadane. Padahal penyelenggara acara tidak mengizinkan dan sudah memiliki stand jualan yang resmi yang ditujukan kepada masyarakat secara gratis. “Sudah jelas kita ada buktinya soal pungli. Tapi sampai saat ini tidak ada yang mau bertanggungjawab dalam artian menegur atau menindaklanjuti. Semua diserahkan kembali ke Satpol PP. Beberapa hari yang lalu camat dan lurah sempat kita panggil ketika ada cekcok. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa,”tukasnya. Ditambahkan, selain soal PKL, perparkiran juga menjadi sorotan Satpol PP. Pasalnya, parkir yang diberikan kepada warga setempat tidak dikoordinasikan sehingga timbul kemacetan. Sementara tarif parkir yang dibebankan juga tidak sesuai dengan perda yang ada.“Parkir motor tarifnya Rp 3 ribu, padahal di perda itu maksimal Rp 2 ribu. Belum lagi lokasi yang dipakai sembarangan. Sempat berapa kali saya peringatkan sampai diangkut Dishub, tapi masih begitu lagi,”paparnya. Saat bersamaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Engkos Zarkasi menolak memberikan komentar terkait maraknya PKL liar di Festival Cisadane. “Kita (DLH,red) hanya fokus untuk kebersihan saja. Setiap hari ada teman-teman yang tugasnya muter lihat kebersihan. Terkait soal pengamanan dan lain sebagainya urusan satpol PP,”tukasnya kepada Tangerang Ekspres. Sementara Rizal Ridolloh, Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang mengaku sudah memberikan tempat kepada PKL liar untuk dapat berjualan di festival. “PKL tersebut kita arahkan untuk berjualan di sisi utara Festival Cisadane tepatnya setelah tenda milik Dinas Koperasi dan UKM,”katanya. Terkait soal pungutan dari warga ke PKL, Rizal mengaku mengetahui hal itu dari media. “Kita tahunya dari media dan kalau benar itu diluar tanggungjawab kami karena tidak ada pungutan apapun dalam kegiatan ini, baik dalam lomba maupun penyediaan stand untuk UKM yang kami berikan gratis,”ucapnya. Ia melanjutkan belum ada upaya untuk melaporkan pungutan liar yang ada di Festival Cisadane ke pihak kepolisian. “Kalau kearah sana kami belum terpikirkan,”tukasnya. Gelaran Festival Cisadane ini adalah acara rutin tahunan yang diadakan Pemkot Tangerang. Festival Cisadane melibatkan Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Koperasi dan UKM. Disbudpar sebagai penyelenggara acara, Dispora bertugas mencari peserta lomba dan menentukan lomba, DLH bertugas mengatur soal kebersihan lingkungan festival dan Dinkop bertugas mengatur UKM dan stand penjualan. (mg-01)