Jokowi Ingin Ibukota Baru jadi Kawasan Hijau dan Bebas Emisi, Badan Otoritas Dibentuk Awal 2020

BALIKPAPAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan segera membentuk Badan Otoritas ibukota paling lambat awal Januari 2020 nanti. Hal ini disampaikan Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur. "Maksimal Januari, kalau bisa saya pingin akhir Desember tapi melesetnya di Januari," ujar Jokowi meninjau terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor, di Banjarbaru, Kalsel, Rabu (18/12). Setelah itu, kata Jokowi, pemerintah akan mengajukan revisi undang-undang terkait ibukota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Seingat saya ada 14 undang-undang yang ada di omnibus juga, bareng-bareng," tambahnya. Sekitar tiga bulan setelah Januari, Presiden berharap semua proses tersebut telah selesai. Sedangkan gagasan besar desain ibukota diharapkan dapat selesai dalam waktu enam bulan ke depan atau pada Juli 2020."Kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar," ucapnya. Jokowi berharap, pemerintah dapat mulai membangun gedung pemerintahan di ibukota baru pada tahun depan. Ia menargetkan, kluster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali tersebut dapat selesai dalam empat tahun atau pada 2023. Pembangunan kluster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listriknya. Sedangkan pembangunan kluster lainnya sepertinya kluster pendidikan, kesehatan, riset dan inovasi dapat dilakukan dengan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau Public Private Partnership (PPP). "Untuk klaster yang lain, saya kira karena kita mengajak PPP, KPBU, mengajak swasta, baik yang klaster pendidikan, baik klaster kesehatan, baik klaster riset dan inovasi, termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti ini juga akan dikerjakan secara paralel. Kira-kira gambaran besarnya itu," jelas dia. Jokowi juga membayangkan ibukota baru Indonesia yang berada di Kalimantan Timur akan menjadi kawasan hijau dan penuh oksigen. Selain itu, nantinya ibukota baru akan menjadi wilayah bebas emisi. "Kawasan itu akan menjadi kawasan yang hijau dan penuh dengan oksigen, tidak ada polusi tidak ada limbah, yang ada adalah banyak orang berjalan kaki, banyak orang naik sepeda, banyak orang naik transportasi umum, bebas emisi, yang ada adalah mobil-mobil listrik yang sudah 'zero emission' saya kira bayangannya itu," kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi bersama wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12). Presiden Jokowi pada Selasa (17/12) meninjau calon lokasi ibukota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Saat peninjauan hujan turun dan bahkan sempat menyebabkan mobil yang membawa rombongan menteri slip di tengah bukit Soedharmono. "Setelah melihat kemarin, justru kalau kita bawa ke 'urban planner' atau arsitek ke lokasi, kalau ditanya saya jamin mereka akan senang sekali dengan kondisi naik turun seperti itu karena akan lebih cantik dan indah dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu," ujarnya. Lokasi calon ibukota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kontur lokasi memang berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare. Nantinya ibukota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi. "Selain itu Sepaku dan Balikpapan dapat dikatakan dekat sekali. Kemarin kita memang jalan memutar selama 2,5 jam tapi kalau tol sudah jadi maka dapat dilangsungkan dari Balikpapan ke Sepaku paling 30 menit sampai," ungkap Presiden. Tol yang menyambungkan antara Balikpapan dan ibukota baru itu rencananya akan dibangun mulai 2020. "Yang ketiga ibukota itu menghadap teluk, ke teluk mungkin 20-30 menit dekat sekali, artinya itu lebih mempercantik kawasan itu. Ini adalah kawasan hutan industri yang akan lebih dihijaukan dan saya sudah perintahkan menteri kehutanan dibuat kebun bibit 'nursery', 100 hektare yang mungkin memuat jutaan bibit di situ," jelas Presiden.(bis/rep)