Jamkesda Nunggak Rp10 M

TIGARAKSA - Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang masih menunggak. Saat ini, layanan Jamkesda hanya bekerja sama dengan empat rumah sakit. Hutang pembayaran klaim tersebut pada anggaran 2019. Kepala SubBagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPT Pengadaan Jaminan Kesahatan (PJK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Sri Lestari mengatakan, Jamkesda diperuntukan warga tidak mampu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang didapatkan warga hanya untuk kelas tiga. "Jamkesda untuk warga yang tidak mampu dan tidak tercover BPJS Kesehatan. Serta, warga yang masuk peserta PBI BPJS namun non aktif, biaya kesehatannya apabila sakit dicover Jamkesda. Walaupun sedikit anggarannya, kita masih mendapat porsi anggaran untuk Jamkesda," katanya kepada Tangerang Ekspres, saat ditemui, Selasa (19/11). Lanjutnya, sebanyak 104 ribu warga Kabupaten Tabgerang dihapus dari basis data terpadu. Hal ini disebabkan, belum merekam data kependudukan. Otomatis non aktifkan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sehingga, apabila sakit, pembiayaannya menggunakan Jamkesda. "Non aktif peserta PBI itu, kita diberitahu oleh BPJS Kesehatan. Sebelumnya, sebanyak 127.328 ribu jiwa dari peserta kartu sehat kita integrasikan semua dengan PBI BPJS. Lalu, data tersebut mengalami pembaharuan," lanjutnya. Sri menambahkan, saat ini Jamkesda hanya bekerja sama dengan rumah sakit milik pemerintah dan satu swasta. "Jamkesda hanyaa bekerja sama dengan empat rumah sakit. Yakni, RSUD Balaraja, RSU Pakuhaji, RSU Kabupaten Tangerang dan RS Sitanala," ungkapnya. Sri menegaskan, bantuan Jamkesda bukan berbentuk kartu. Melainkan, surat jaminan dari Pemkab Tangerang. "Kalau warga kabupaten ada yang sakit kita buatkan surat jaminan, mau rawat ataupun inap rawat jalan. kita hanya meminta fotocopy KTP dan KK, lalu kita data," tegasnya. "Pada 2020, kita diberi anggaran Rp11 miliar untuk Jamkesda. Tahun ini, kita sudah tidak bisa bayar tagihan rumah sakit dari Juli hingga November, angkanya sekira Rp10 miliar. Kita minta tambahan anggaran sebesar Rp27 miliar namun diberikan Rp16 miliar," tutupnya. (mg-10/mas)