Pemprov Target Silpa Rp665 M

SERANG-Pemprov Banten menargetkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun ini sebesar Rp 665 miliar. Angka tersebut masih bisa berubah. Bergantung pada serapan anggaran dan pekerjaan fisik di lapangan. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan (Adpem) Pemprov Banten Mahdani, menyebutkan beberapa faktor penyebab anggaran tak terpakai dan kegiatan tidak terlaksana. Di antaranya adanya proyek yang gagal lelang, efisiensi anggaran, tunjungan kinerja pegawai yang pensiun, dan masih banyak lagi. “Silpa kita targetkan sekitar Rp 665 miliar. Tapi dari angka tersebut masih bisa terus berubah. Kan masih berjalan. Kalau semakin tinggi realisasi, maka akan semakin kecil (silpa, red),” jelasnya. Terkait serapan, lanjut Mahdani, secara umum serapan keuangan dari APBD Banten 2019 saat ini mencapai 63 persen. Sedangkan untuk realisasi fisik mencapai 75 persen. “Itu secara rata-rata di OPD segitu. Tapi kan masih banyak proyek pembangunan fisik yang masih berjalan dan anggarannya besar-besar,” ujarnya. Mahdani menyebut, salah satu proyek pembangunan fisik yang diperkirakan gagal diselesaikan pada akhir tahun 2019 yaitu pembangunan jalan Citorek-Warung Banten, Kabupaten Lebak. Ini adalah jalan akses menuju kawasan wisata Negeri di Atas Awan yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.“Tapi ada kemungkinan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat perpanjangan waktu. Dan ini masih dipertimbangkan, kalau di lapangannya siap. Infromasinya salah satu yang jadi kendala pembangunan itu karena tingginya kunjungan wisatawan ke Negeri di Atas Awan dan kendala medan. Karena mobil angkutnya hanya bisa 4 ton,” katanya. Selain PUPR, kata Mahdani, salah satu proyek yang gagal dikerjakan pada tahun anggaran 2019 yaitu pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bojong Menteng di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. “Kalau yang ini kendalanya karena masyarakatnya belum menyetujui,” katanya. Sementara, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy berharap bisa meminimalisir silpa pada tahun anggaran 2019. Ia juga mengaku optimis jika silpa dapat ditekan. Karena masih ada sisa waktu untuk OPD untuk menaikan serapan. “Masih ada sisa waktu 40 hari lagi untuk penyerapan anggaran. Kan tadi dalam rapim baik Pak Gubernur dan saya telah menginventariasi baik serapan anggaran atau realisasi fisik. Dan hasilnya rata-rata baik. Dan kita masih punya waktu untuk memaksimalkan itu,” kata Andika. Oleh karena itu, Andika meminta kepada seluruh OPD untuk bisa memperhatikan capaian realisasi serapan anggaran. “Karena kita nggak bisa mengira-ngira silpa berapa. Tapi kita harus imbangi dengan realisasi anggaran,” katanya. Terkait adanya proyek pembangunan yang diperkirakan gagal selesai pada tahun ini, Andika menilai jika beberapa program dapat dilakukan adendum. “Kemungkinan diadendum hingga bisa terselesaikan. Untuk detailnya bisa tanyakan langsung ke dinas teknis. Tapi informasi yang saya terima untuk yang Citorek-Warung Banten itu dimundurkan. Yang jelas kami akan kawal semua proses hingga bisa rampung di 31 Desember,” jelasnya. Terkait pembangunan TPSA Bojong Menteng karena ada penolakan dari warga, Andika berharap, OPD terkait dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat. “Intinya harus disosialisasikan,” katanya. Terpisah, Ketua DPRD Banten, Andra Soni berharap silpa tahun anggaran 2019 dapat ditekan serendah-rendahnya. Meski begitu, dirinya mengakui, jika silpa akan selalu ada. “Ada beberap penyebab diantaranya adalah kelebihan target pendapatan asli daerah (PAD). Tapi hal yang harus dihindari adalah silpa yang diakibatkan ketidak sesuaian dengan perencanaan di OPD yang akhirnya tidak terserap. Ada beberapa lelang yang gagal dan sudah nggak keburu, itu sudah dipastikan silpa,” kata Andra melalui pesan singkat. Ke depan, kata Andra, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing OPD. “Nanti kita sampaikan kepada Pak Gubernur untuk mengevaluasi anggaran OPD tersebut di tahun anggaran berikutnya,” katanya. (tb)