Pilwakot 2020, PDIP Prioritaskan Kader Internal

SERPONG-Geliat Pilkada di Kota Tangsel makin kencang. Banyak tokoh bermunculan, menyatakan diri maju sebagai calon walikota. Mulai dari dosen, aparatur sipil negara (ASN), tokoh pemuda, akademisi, hingga politisi. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Tangsel Wanto Sugito mengatakan, sampai saat ini belum ada nama pasti yang akan diusung dalam Pilkada Kota Tangsel tahun depan. "Kita mulai melakukan penjaringan internal mulai september ini," ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Minggu 91/9). Dalam Pemilu Legislatif, PDIP memperoleh 8 kursi di DPRD Kota Tangsel. Artinya, bila PDIP ingin mengusung calon walikota sendiri, maka harus mencari mitra koalisi dengan partai politik (parpol) lain. Bila ingin mengusung calon sendiri, minimal harus memiliki 10 kursi. Wanto menambahkan, bila berangkat dari hasil kongres PDIP bulan lalu, 70 persen calon walikota akan diprioritaskan berasal dari kader PDIP. Namun, akan melihat perkembangannya. "Yang penting komitmen mereka jelas perjuangannya. Kriterianya harus menguasai Kota Tangsel, survei popularitas dan elektabilitas meyakinkan, logistik harus siap mau tidak mau," tambahnya. Hasil survei nanti akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan PDIP dalam menentukan kandidat calon Walikota Tangsel. Apalagi PDIP mentargetkan memperoleh 50 persen suara dalam pilkada tahun depan. Selain itu, calon walikota komitmen perjuangan juga harus jelas. "Tua atau muda tinggal lihat survei populatitas dan elektabilatasnya. Bila meyakinkan untuk tempur tentu DPC PDIP akan mendukung dan sama-sama memperjuangkannya," jelasnya. PDIP juga mendorong agar kadernya juga muncul dalam bursa Pilwakot Tangsel. Berbicara koalisi, Wanto mengatakan, parpol harus setuju melawan politik identitas di Kota tangsel. Calon walikota harus memiliki gagasan untuk Kota Tangsel ke depan. Ia mencontohkan terkait smart city dan lainnya. Apalagi 2021 pekerjaan rumah smart city harus selesai. "PDIP adalah partai wong cilik dan keberpihakan kita jelas kepada rakyat. Komitmen terhadap demokrasi dan NKRI ditujukan dengan melawan politik identitas dan visioner dalam menghadapi perkembangan zaman dan terutama era digitalisasi 4.0," tutupnya. (bud)