Mahasiswa Nilai Kepala Dindikbud Gagal

LEBAK - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Lebak (FMPL) mengelar aksi demo di depan pintu gerbang kantor Bupati Lebak, Kamis (2/5). Mereka terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), dan Ikatan Mahasiwa Lebak (Imala). Pantauan Banten Ekspres, aksi demo puluhan mahasiswa sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang menjaga jalannya demo. Aksi saling dorong terjadi, karena mahasiswa memaksa untuk dapat menemui Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya yang tidak mau menemui mahasiswa pendemo. Aksi saling dorong tersebut mereda, setelah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud) Lebak Wawan Riswandi menemui para pendemo. Koordinator aksi, Syahrul Gunawan dalam orasinya menyampaikan delapan tuntutan dan usulan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak antara lain, soal kesejahteraan tenaga pendidik honorer, fasilitas pendidikan yang belum merata, perketat pengawasan dan edukasi tentang perpeloncoan (bullying). "Kami juga meminta agar pemkab mendorong perda beasiswa prestasi hingga S1, sistem pendidikan kurtilas (kurikulum 2013) dan pelaksanaan UNBK (ujian nasional berbasis komputer) belum maksimal harus diperbaiki, karena belum menjangkau daerah pelosok, " katanya. Ia juga menilai visi dan misi Bupati Lebak tahun 2014-2019 khususnya dalam bidang pendidikan gagal. Hal itu karena dianggap tidak mampu menciptakan kualitas pendidikan yang unggul di Kabupaten Lebak. "Kami menilai kepala dinas pendidikan gagal dalam melaksanakan amanahnya, dan tidak ada kemajuan yang siginifikan yang diperlihatkan Wawan Ruswandi di dinas yang dipimpinnya," ujar Syahrul. Selain itu, mahasiswa juga mendorong pemkab membangun sekolah berbasis pariwisata untuk menunjang visi dan misi Bupati Lebak periode 2018-2023. "Tuntutan kami sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, bahwa pengertian pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembang potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara," terangnya. Menanggapi aksi demo mahasiswa, Kadindikbud Lebak, Wawan Riswandi mengatakan, Pemkab Lebak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak sudah menganggarkan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. "Tahun ini untuk prasarana RKB (ruang kelas baru) sudah dianggarkan sebesar Rp 70 miliar, untuk insentif guru hononer SD dan SMP Rp 30 miliar dari sebelumnya Rp 15 miliar. Sedangkan untuk beasiswa siswa berprestasi tadi sudah di-launching oleh bupati,” katanya. "Kami sudah lama membuka beasiswa khusus untuk beasiswa kedokteran. Tahun depan sudah direncanakan akan diperluas. Untuk itu, kita sudah maksimal dalam menjalan seluruh program pemerintah yang tekait peningkatan pendidikan di Lebak," katanya lagi. Sementara itu dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019 juga dua aliansi mahasiswa berunjukrasa di depan gerbang KP3B, Kota Serang, Kamis (2/5). Kedua aliansi tersebut meminta Gubernur Banten untuk mewujudkan program pendidikan gratis. Berdasarkan pantauan, puluhan aktivis dari Aliansi Badan Koordinasi (Bakor) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jabodetabeka memulai aksinya sekira pukul 12.30 WIB. Para orator pun bergantian menyampaikan unek-uneknya. Unjukrasa yang dilakukan HMI itu juga diwarnai aksi bakar poster. Meski begitu aksi yang berjalan selama kurang lebih satu jam itu berakhir damai. Tidak berselang lama, massa yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Pemuda Peduli Pendidikan Banten (KP3B) juga melakukan aksi yang serupa. Kedua aksi tersebut juga mendapat penjagaan ketat dari kepolisian. Salah satu peserta aksi, Fikri Anidzar yang juga Ketua HMI Cabang Pandeglang mengaku, aksi mereka dilakukan dalam menyuarakan jeritan masyarakat Banten. Khususnya terkait program pendidikan gratis yang digaungkan oleh Pemprov Banten. "Kami menilai progran pendidikan gratis yang dijanjikan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Masih banyak warga Banten yang belum menikmati pendidikat gratis, khsusunya di derah pelosok," kata Fikri. Menurut dia, tidak jarang pelajar usia SMA harus berhenti karena tidak ada biaya. Pihaknya juga melihat hal itu seperti dibiarkan saja. “Dua tahun kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika, pendidikan gratis belum semuanya bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Banten,” katanya. Sementara, Andi, pendemo lain  dari aliansi KP3B, menilai, pendidikan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa embel-embel apapun. Namun pada kenyataannya pendidikan tidak lagi ilmiah, tidak demokratis, dan lebih parahnya lagi pendidikan menjadi lahan untuk para penghamba uang dengan memanen keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan keinginan oleh para pendiri bangsa, selain mengacu pada Undang-undang 1945, dalam pasal 31 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara. “Belum lagi maraknya kasus penahanan ijazah di SMP, SMA dan SMK karena peserta didik tidak dapat membayar biaya sekolah yang cukup mahal. Hal itu menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, khususnya di Banten," katanya. Terpisah, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. "Kita sudah upaya lanjutkan ke jenjang SMA. Sama halnya fasilitias juga kita sudah perhatikan. Bahkan saya sudah meminta kepada OPD terkait untuk fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan," katanya. (mg-05-tb/tnt)