PKH Diklaim Tekan Angka Kemiskinan

PAMULANG-Kementerian Sosial menyosialisasikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) kepada masyarakat Kota Tangsel di GOR Excellent Hall Pondok Cabe, Pamulang, Jumat (29/3). Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen. "Artinya jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun," ujarnya, Jumat (29/3). Agus menambahkan, pogram yang berkontribusi sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah PKH yang terintegrasi dengan program BPNT. Kontribusi tersebut tentu tidak dapat lepas dari sumbangsih dan kerja keras para SDM PKH dan BPNT dalam menyukseskan penyelenggaraan PKH dan Program BPNT. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, seperti perluasan target dan kenaikan anggaran program. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah KPM PKH terus meningkat dari 2,79 juta KPM di 2014 menjadi 10 juta KPM sejak 2018. "Anggaran PKH sejak 2014 meningkat secara drastis, dari hanya Rp 5,6 triliun di 2014 menjadi Rp 34,4 triliun pada 2019 ini," tambahnya. Masih menurutnya, untuk Tahap I Tahun 2019 ini saja, pemerintah menyalurkan bantuan sosial PKH sebesar Rp 12,2 triliun. Alokasi PKH untuk Banten sendiri termasuk dalam 10 besar penerima secara nasional. KPM BPNT meningkat dari 1,3 juta di 2017 menjadi 10 juta di 2018 dan ditargetkan pada 2019 menjadi 15,6 juta. Pada bulan Desember 2018 lalu, pemerintah menyampaikan komitmen untuk menambah jumlah KPM PKH di 2020 menjadi 15,6 juta KPM. Ini berarti nanti diharapkan seluruh KPM BPNT juga masuk sebagai peserta PKH. Cara kedua adalah transformasi penyaluran bantuan, presiden menginstruksikan seluruh bantuan sosial dan subsidi agar disalurkan secara non tunai dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). "Ini untuk memastikan penyaluran bantuan Tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat guna," jelasnya. KKS merupakan inovasi sosial 4.0 di mana seluruh bantuan sosial terintegrasi dalam satu kartu dan para KPM dikenalkan dengan sistem perbankan dan transaksi digital. PKH secara bertahap selama tiga tahun terakhir bertransformasi menjadi non tunai, sehingga pada 2018 seluruh penerima PKH sebanyak 10 juta KPM telah menggunakan KKS. Bantuan beras sejahtera secara intensif bertransformasi menjadi BPNT. Pada aspek fasilitas bantuan, saat ini pemerintah terus mendorong perbankan untuk menambah jumlah agen. Juga perbaikan sinyal jaringan didaerah-daerah sulit dan layanan seperti teras kapal untuk memberikan kemudahan bagi KPM yang tinggal didaerah terpencil dan kepulauan. Ketiga integrasi bantuan dengan didasarkan pada Basis Data Terpadu yang diupdate secara berkala oleh pemerintah daerah melalui SIKNG. Melalui mekanisme tersebut pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan data sesuai dengan kondisi lapangan. "Kedepan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik dari pusat dan daerah memiliki komitmen untuk menggunakan data yang sama," jelasnya. Agus berharap kepada KPM PKH agar pemanfaatan bantuan PKH dan BPNT digunakan untuk meningkatkan taraf kesehatan anggota keluarga dalam ketercukupan gizi Ibu dan anak usia dini. Anak-anak agar meneruskan jenjang pendidikan wajib agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi pembuka jalan bagi anak-anak PKH untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bantuan dapat juga digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha sesuai dengan keterampilan. "Intinya gunakan PKH dengan baik dan kalau bisa ditabung," jelasnya. Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan sosial Harry Hikmad mengatakan, bantuan sosial tahap satu Provinsi Banten pada 2019 untuk PKH ada 301.647 keluarga atau Rp 367,8 miliar. "Sedangkan untuk BPNT/Rastra penerima berjumlah 480.849 keluarga atau Rp 420,7 miliar," ujarnya. Harry menambahkan, sedangkan bantuan sosial untuk Kota Tangsel tahap pertama tahun ini untuk PKH ada 8.266 keluaraga atau Rp 10,2 miliar. "Untuk BPNT sebanyak 131.555 keluarga atau Rp 24,7 miliar," tambahnya. Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, bantuam yang diberikan agar digunakan dengan baik. "Tentunya program ini bermanfaat bagi masyarakat dan bisa digunakan sebaik-baiknya," ujar. Andika menambahkan, angka kemiskinan di Banten pada 2018 menurun dibanding 2013. Yakni, pada 2013 mencapai 9,80 persen dan 2018 turun menjadi 5,25 persen. "Program ini baik untuk tekan kemiskinan sehingga kedepan masyarakat Banten bisa sejahtera," tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Tangsel Wahyunoto Lukman mengatakan, dengan program ini pemkot sangat terbantu untuk penanggulangan kemiskinan. "Tahun ini kita dapat bantuan BPNT 13.308 dan PKH sebanyal 8.504. Program pusat juga bersinergi dengan pemkot Tangsel untuk membantu warga. Syarat untuk dapat bantuan ini warga harus memiliki anak sekolah dan ibu hamil," singkatnya. (bud)