Pemprov Diminta Kooperatif, BPK Mulai Memeriksa Penggunaan Anggaran 2018

SERANG – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk kooperatif. Diketahui BPK saat ini sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap lapoan keuangan pemerintah daerah (LKDP) Pemprov Banten tahun anggaran (TA) 2018. Pengendali Teknis Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Banten Junaidi mengatakan, mulai kemarin pihaknya sudah melakukan proses pemeriksaan kepada Pemprov Banten. Untuk saat ini pemeriksaan interim atau sementara. “Kunjungan kita menjelaskan tujuan pemeriksaan interim, hari pelaksanaan pemeriksaan, SPI (sistem pengendalian intern), pengendalian terbatas kepada akun-akun (pengelolaan aset dan keuangan daerah), kepatuhan perundang-undangan,” kata Junaidi kepada awak media usai menggelar entry briefing di ruang transit Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (29/1). Ia menjelaskan, akun-akun yang diperiksa diantaranya adalah kas persediaan, belanja modal. Pemprov pun diminta segera menyerahkan laporan keuangan yang belum diaudit untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan rinci. Dalam tahap tersebut pihaknya meminta agar pemprov bisa bersikap kooperatif. “Kami berharap adanya kerjasama kepala daerah bersama jajarannya untuk memperlancar proses pemeriksaan LKPD yang akan dilaksanakan Tim BPK. Kalau yang sekarang ini audit pendahuluan,” jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan, dalam LKPD pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran atas pelaporan. Adapun yang akan menjadi sasaran penilaian adalah kewajaran pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan. Junaidi juga menekankan beberapa hal yang perlu disiapkan di Pemprov Banten seperti kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, penataan dan pencatatan aset pada OPD. “Kami juga akan memeriksa bantuan keuangan parpol. Biasanya ada di Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) dibantu Inspektorat,” ujarnya. Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita meminta, agar seluruh OPD bisa memberi pelayanan yang baik kepada pemeriksa. Senantiasa merespons dan kooperatif dengan apa yang dibutuhkan atau diminta oleh auditor BPK. “Mudah-mudahan pada saat nanti mulai menelisik terhadap administrasi dan laporan, teman-teman OPD respek dan respons segala kebutuhan. Terkait berkas yang diperlukan oleh tim, harus proaktif, jangan susah, karena ini untuk memudahkan pemeriksaan,” kata Ino. Ia optimistis pada akhirnya pemprov bisa menyajikan LKPD yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari dua LKPD dua tahun terakhir, pemprov telah memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Mudah-mudahan penilaian dan evaluasi pemeriksaan pada tahun ini akan lebih baik lagi. Kemudian tentunya kita optimis pada 2019 ini laporan keuangannya lebih baik lagi dan tidak ada masalah yang signifikan,” ujarnya.(tb)