Agis Sebut SiLPA Rp73 M Hasil Efisiensi Anggaran

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Sorotan DPRD Ko­ta Serang terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Ang­garan (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp73,02 miliar mendapat tanggapan dari Pe­merintah Kota (Pemkot) Serang. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ran­ca­ngan Peraturan Daerah (Ra­perda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Ang­garan 2025, Pemkot mene­gas­kan bahwa besarnya SiLPA merupakan hasil pelampauan pendapatan daerah dan efi­siensi belanja.

Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, realisasi SiLPA yang mencapai Rp73,02 miliar tidak menunjukkan ada­nya persoalan dalam peren­canaan anggaran. Sebaliknya, kondisi tersebut mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan pen­dapatan sekaligus melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

“SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp73,02 miliar yang berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi dalam realisasi belanja. Realisasi SiLPA yang relatif besar tersebut menunjukkan kinerja positif dalam optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja,” ujar Agis 

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah yang diba­rengi dengan efisiensi belanja menjadi faktor utama terben­tuk­nya SiLPA. Karena itu, be­sarnya sisa anggaran tidak dapat langsung dimaknai sebagai kegagalan dalam penyusunan perencanaan.

“Ini bukan berarti ada persoal­an dalam perencanaan. Justru menunjukkan bahwa kemam­puan OPD dalam mengelola anggaran cukup baik. Pen­dapatannya meningkat, semen­tara belanjanya bisa lebih efisien,” katanya.

Meski demikian, Agis me­ngakui masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang penyerapannya belum optimal. Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi lebih mendalam guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Ia menambahkan, SiLPA yang tersedia nantinya dapat diman­faatkan kembali untuk mendu­kung berbagai program prioritas daerah, mulai dari pemba­ngunan infrastruktur jalan, drainase, penerangan jalan umum hingga peningkatan fa­silitas pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Ina Linawati menje­laskan bahwa terbentuknya SiLPA juga dipengaruhi capaian pendapatan daerah yang cukup tinggi. Berdasarkan data rea­lisasi APBD 2025, penda­patan daerah mencapai sekitar 97 perse­n dari target yang ditetap­kan, sedangkan realisasi belanja berada di kisaran 93 persen.

“Dari kondisi tersebut muncul efisiensi yang kemudian ber­kontribusi terhadap terben­tuknya SiLPA sekitar Rp73 miliar,” jelas Ina.

Namun, Ina menegaskan tidak seluruh SiLPA tersebut dapat digunakan secara bebas karena sebagian telah memiliki perun­tukan untuk memenuhi berba­gai kewajiban pemerintah dae­rah yang belum terselesaikan.

Dari total SiLPA yang ada, sekitar Rp28 miliar harus dialokasikan untuk pembayaran retensi pekerjaan, pengem­balian bantuan keuangan, serta sejumlah kewajiban pembiaya­an lainnya yang akan dima­sukkan dalam APBD Perubahan. Selain itu, terdapat pula ke­wajiban pembayaran terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), BPJS, dan kebutuhan lainnya yang telah memiliki alokasi peng­gunaan.

“Jadi perlu dipahami bahwa tidak seluruh SiLPA itu menjadi dana bebas. Sebagian sudah memiliki peruntukan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkot Serang memastikan sisa ang­garan yang tersedia akan dioptimalkan untuk men­dukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan. Pemanfaatan SiLPA tersebut sekaligus menjadi jawaban atas sorotan DPRD yang sebelumnya meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab tinggi­nya sisa anggaran dalam APBD 2025.

“SiLPA tersebut nantinya akan dioptimalkan untuk mendu­kung seluruh program pe­merintah daerah yang telah direncanakan,” tandas Ina. (ald)

Sumber: