DPRD Minta Pembangunan Infrastruktur Merata
Wali Kota Serang Budi Rustandi saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan Raperda APBD 2026 di DPRD Kota Serang, Rabu (12/8).abu (12/8).--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengalokasikan Rp608 miliar untuk sektor infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam perubahan APBD tahun ini, terutama untuk perbaikan dan pembangunan jalan.
"Infrastruktur menjadi fokus utama kami untuk menunjang perekonomian daerah, khususnya perbaikan dan pembangunan jalan," kata Budi usai Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan Raperda APBD 2026 di DPRD Kota Serang, Rabu (12/8)
Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 dan 2028. Hal itu dilakukan agar target pembangunan dapat direalisasikan secara optimal sesuai kemampuan anggaran daerah.
Kepala BPKAD Kota Serang Ina Linawati menjelaskan, alokasi infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026 mencapai 35,05 persen dari total anggaran. Meski belum mencapai ketentuan 40 persen, porsi tersebut disebut terus mengalami peningkatan.
"Infrastruktur kita di Perubahan APBD ini sudah di angka 35,05 persen. Secara ketentuan memang 40 persen, tetapi alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin meningkat," ujar Ina.
Selain infrastruktur, Pemkot Serang mengalokasikan Rp567 miliar atau sekitar 32 persen untuk fungsi pendidikan. Anggaran tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20 persen.
Pemkot juga menyiapkan Rp86 miliar untuk program pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta Rp162 miliar atau 9,38 persen untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Dari sisi postur anggaran, pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026 direncanakan sebesar Rp1,67 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,73 triliun. Selisih sekitar Rp62,5 miliar ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA 2025 hasil audit BPK sebesar Rp73 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman meminta agar pembangunan infrastruktur pada 2027 dilakukan lebih merata dan tidak terpusat di satu kecamatan.
"Untuk 2027, saya berharap pembangunan infrastruktur bisa lebih merata dan tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran di salah satu kecamatan," kata Muji.
Muji menyebut, sejumlah pembangunan harus menyesuaikan dengan perjanjian kerja sama, khususnya dengan Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang. Implementasinya diarahkan untuk pembangunan prasarana di wilayah yang terdampak persoalan sampah, termasuk kawasan perbatasan dan Kecamatan Taktakan.
"Karena itu, anggarannya diarahkan ke wilayah-wilayah perbatasan sebagai daerah penunjang, termasuk Kecamatan Taktakan," ujarnya.
Selain infrastruktur, Muji meminta pemerintah memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan pada 2027. Untuk bidang kesehatan, salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan kepesertaan BPJS bagi masyarakat kurang mampu serta kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber:
- Share:
