Efisiensi Diproyeksi Capai Rp200 Miliar

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten memproyeksikan efisien anggaran mencapai Rp200 miliar hingga akhir 2026. Langkah ini berdasarkan penghitungan sementara yang mengacu pada Surat Edaran (SE) Mendagri, potensi penghematan dari pos perjalanan dinas, bahan bakar minyak (BBM), hingga penggunaan listrik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengatakan pihaknya telah menghitung perkiraan anggaran hasil efisiensi sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat. “Dari perjalanan dinas, dari BBM, dari pembayaran listrik, itu kurang lebih mencapai 200 Miliar. Itu efisiensi yang bisa kita lakukan,” katanya usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Aula BPKAD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (14/4).

Ia mengaku, anggaran fantastis hasil penghematan tersebut rencananya tidak akan didiamkan, melainkan dialihkan untuk memperkuat program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.”Hasil efisiensi ini akan dikembalikan ke masyarakat melalui program-program seperti sekolah gratis dan sektor pendidikan lainnya. Hakikat kehadiran pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Meski tengah melakukan pengetatan anggaran, ia menjamin standar pelayanan publik tidak akan menurun. Sesuai arahan Gubernur, efisiensi pola kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.”Selain memang itu menjadi salah satu bagian klausul di Surat Edaran, tapi kalau kita memang bisa meningkatkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kenapa enggak? Karena memang pada hakikatnya kehadiran pemerintah itu untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Deden, salah satu langkah efisiensi adalah pola kerja WFH.  Meski baru berjalan satu kali, pihaknya mengaku terus melakukan evaluasi lapangan.”Kemarin saya keliling, masih ada ditemukan lampu menyala di ruangan dinas yang kosong. Ini akan terus kita evaluasi agar ke depannya lebih tertib dan irit,” tuturnya. 

Bahkan, untuk menghemat penggunaan gedung, pertemuan para pejabat Eselon II kini dipusatkan di satu titik guna menekan biaya operasional listrik dan fasilitas.Tak hanya itu, Deden mengaku pihaknya juga akan mengaktifkan kembali aset bus antar-jemput pegawai. Saat ini, terdapat lima unit bus yang mulai beroperasi melayani rute dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Cilegon menuju pusat pemerintahan yang ada di Kota Serang.

Program bus jemputan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pegawai, yang secara otomatis berdampak pada penghematan biaya transportasi dan pengurangan kemacetan. ”Kita optimalkan aset yang ada, tidak ada pembelian bus baru karena semangatnya adalah efisiensi. Satu bus bisa menampung 40 hingga 50 orang. Dengan begini, penggunaan kendaraan pribadi bisa ditekan secara signifikan,” paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi, termasuk penerapan WFH, merupakan langkah konkret dalam menekan konsumsi energi, khususnya BBM.

”Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, kami mendukung adanya kebijakan WFH, khususnya pada hari Jumat. Para ASN juga diharapkan mampu memberikan teladan bagi masyarakat agar tidak melakukan pemborosan,” katanya.

Andra menjelaskan, penghematan energi tidak hanya dilakukan melalui pengurangan mobilitas, tetapi juga melalui perubahan kebiasaan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah. Penggunaan seperti listrik dan air harus dilakukan secara bijak dan sesuai kebutuhan.”Selama itu tidak digunakan, mohon untuk dimatikan. Kadang kita suka lupa, baik di kantor maupun di rumah,” ujarnya.(mam)

Sumber: