Pemda Nilai WFH Bisa Hemat BMM dan Listrik

 

TANGERANGEKSPRES.ID, BANTEN — Pemerintah daerah (Pemda) di Banten sudah mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WF) setiap hari Jumat. Hal itu dilakukan tindaklanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB tertanggal 31 Maret 2026, dalam rangka efisiensi energi, pengurangan mobilitas harian, penekanan konsumsi bahan bakar, dan adaptasi terhadap kondisi global.

 

Sekda Banten, Deden Apriandhi, mengatakan kebijakan WFH diambil sebagai langkah efisiensi dan respons terhadap situasi terkini. Aturan WFH tidak akan berlaku bagi pejabat tinggi pratama agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

 

Dalam kesempatan itu, Deden secara tegas menyampaikan bahwa WFH atau bekerja dari rumah itu bukan diartikan sebagai hari libur, mereka harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dari kediaman masing-masing.

"Jadi hanya pekerjaannya dikerjakan di rumah. Jadi jangan salah mengartikan kalau WFH itu sama dengan libur ya," paparnya.

 

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, pihaknya mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurutnya, penghematan BBM menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan WFH.

“Kalau saya hitung memang belum detail, tapi informasi dari pusat, WFH ini cukup menahan penggunaan BBM di tengah situasi global saat ini. Ini memang isu nasional, jadi kami mengikuti arahan pemerintah pusat,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres di Balai Kota, Senin (6/4).

 

Pilar menegaskan, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut. Layanan yang bersifat mendesak dan langsung menyentuh masyarakat, seperti administrasi kependudukan dan layanan kesehatan, dipastikan tetap berjalan normal.

“Pelayanan seperti pembuatan KTP, pindah KK, dan layanan kesehatan itu sifatnya urgent, tidak bisa digantikan. Jadi tetap harus berjalan,” tambahnya.

 

Sementara itu, pekerjaan yang bersifat administratif atau back office dinilai dapat dilakukan secara fleksibel melalui skema WFH tanpa mengganggu kinerja. Menurut Pilar, kebijakan ini juga berpotensi menekan biaya operasional, termasuk penggunaan bahan bakar oleh pegawai.

 

Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama bukan semata penghematan, melainkan mendukung kebijakan nasional terkait energi. Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah diminta mengatur skema kerja agar pelayanan tetap optimal. ASN yang menjalankan WFH juga diwajibkan tetap siaga dan bekerja dari rumah, bukan untuk bepergian.

“WFH itu bukan libur. Pegawai harus tetap standby. Tidak boleh keluar kota atau jalan-jalan. Kalau melanggar, bisa dikenakan sanksi administrasi,” tegasnya.

 

Dalam jangka panjang, Pemkot Tangsel juga mendorong penguatan transportasi publik sebagai solusi utama mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah penambahan armada bus, termasuk bus sekolah. Saat ini, program bus sekolah di Kota Tangsel telah dimanfaatkan oleh ribuan pelajar dan dinilai cukup efektif. Dengan penerapan WFH dan penguatan transportasi publik, diharapkan efisiensi energi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Hal serupa juga disampiakan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam upaya menjaga stabilitas konsumsi energi di tengah dinamika global.

 

Ia menyampaikan, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, ketersediaan BBM nasional hingga Desember masih dalam kondisi aman. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak panik menghadapi situasi yang berkembang saat ini.

“Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa kondisi BBM sampai Desember aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa,” ujarnya, Senin (6/4).

 

Menurut Budi, kondisi global seperti konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memang turut memberikan dampak terhadap sektor energi, termasuk BBM. Namun demikian, pemerintah memastikan situasi tersebut masih dalam batas terkendali.

 

Sebagai bentuk antisipasi sekaligus efisiensi, Pemkot Serang mengambil langkah konkret melalui penerapan WFH bagi ASN. Kebijakan ini dinilai efektif untuk menekan konsumsi BBM, khususnya dari sektor transportasi harian pegawai. Budi menambahkan, kebijakan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran yang sudah ditandatanganinya dan akan segera disosialisasikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Serang.

 

Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana mengatakan, menindaklanjuti surat edaran Mendagri terkait WFH bagi ASN pihaknya langsung menyusun jadwal, untuk WFH sekaligus WFO serta pembatasan operasional kantor dan kendaraan dinas.

 

Penyusunan jadwal ini sesuai perintah dari Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, berarti ada beberapa kantor yang kehadiran pegawainya akan dihitung presentasinya kurang lebih ada 50 persen pegawai tidak hadir.

"Kami sudah menyusun jadwalnya, setiap Jumat ASN akan WFH dan WFO termasuk pembatasan operasional kantor dan kendaraan dinas. Nantinya kehadiran pegawai akan dihitung presentasinya, yang pasti 50 persen pegawai tidak hadir," katanya.

Sumber: