Pemprov Lantik 132 Pejabat Eselon III dan IV
Sekda Banten, Deden Apriandhi, saat diwawancarai awak media di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (30/3). (SYIROJUL UMAM/TANGERANG EKSPRES)--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten memastikan akan melantik ratusan pejabat eselon III dan IV yang ada di lingkungan Pemprov Banten. Pelantikan akan dilakukan esok pagi sebagai langkah untuk mengisi jabatan yang sempat kosong.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, memastikan pelantikan akan dilakukan pada pagi hari, dengan jumlah pejabat yang dilantik mencapai 132 orang.
"Yang ikut dilantik besok itu 132 orang. Itu eselon III dan IV," katanya usai halal bihalal di lapangan Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (30/3).
Ia menjelaskan, ratusan pejabat yang dirotasi mutasi tersebut merupakan tahap awal, sebab masih banyak jabatan yang kosong, dan akan kembali dirombak di tahap berikutnya.
"Belum (semua). Kita laksanakan secara bertahap karena banyak. Kalau kebanyakan nanti bisa lama lagi karena tarikan datanya agak sulit," ujarnya.
Deden mengaku, pelantikan pejabat eselon III dan IV bertujuan untuk memperkuat tata kelola birokrasi, penyegaran organisasi, dan memastikan orang yang tepat di jabatan yang tepat.
"Undangannya sore ini kita sebar," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, mengatakan pejabat eselon III dan IV yang dilantik sebelumnya telah mengikuti asesmen atau profiling. Hal ini sebagai langkah pemetaan kompetensi dari masing-masing ASN yang diterapkan dalam manajemen talenta.
Seluruh proses pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme manajemen kepegawaian atau manajemen talenta yang objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui rotasi dan mutasi, penataan organisasi, serta pemetaan talenta," katanya.
Pelantikan pejabat ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Banten untuk menuntaskan pengisian jabatan strategis yang sempat kosong
"Untuk memperkuat struktur organisasi pemerintahan agar lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan daerah," paparnya. (mam)
Sumber:

