Zakiyah Minta OPD Fokus Program Unggulan

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Serang fokus mem­prioritaskan program unggulan. Program tersebut harus selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Serang, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jang­ka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal itu disampaikannya usai membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Mus­renbang) Rencana Kerja Peme­rintah Daerah (RKPD) 2027 di Hotel Forbis, Kecamatan Waringin­kurung, Kabupaten Serang, Kamis (2/4). 

Hadir Wakil Bupati Serang Mu­ham­mad Najib Hamas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Maksum, Agus Wahyudiono, dan Abdul Gofur, seluruh jajaran kepala OPD, serta Forkopimda lainnya.

Zakiyah mengatakan, Musren­bang RKPD suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah, dalam rangka menye­laraskan program kerjanya dengan kebijakan Pemprov Banten dan pemerintah pusat.

"Saya telah membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2027, ini kewajiban yang harus kita lakukan dalam rangka selaraskan program pemerintah daerah dengan pro­vinsi maupun pusat," katanya.

Zakiyah meminta, seluruh OPD dapat memprioritaskan program-program unggulannya yang harus selaras dengan visi misi yang ada di RPJMD, diantaranya me­ning­katkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peni­ngkatan kualitas kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

"Yang diprioritaskan tentu­nya program-program ung­gulan kami, ada bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemu­dian peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan eko­nomi dan yang lainnya," ujarnya.

Disinggung adanya kebijak­an pemerintah pusat terkait dengan WFH bagi ASN, apa­kah bisa untuk mewujudkan pro­gram prioritas OPD jika WFH, Zakiyah mengaku, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi pemerintah daerah ka­rena akan ada efisiensi anggaran.

Dengan begitu anggaran-anggaran yang sekiranya untuk seremonial bisa dipangkas, dan tentunya dapat dimasukan ke dalam program yang dapat langsung menyentuh ke ma­syarakat.

"Salah satu anggaran yang dapat dipangkas yaitu perja­lanan dinas harus 50 persen dari SPPD, saya sudah minta ke BPKAD untuk melaku­kannya. Saat ini terus melaku­kan rasionalisasi dari berbagai anggaran yang kami miliki, untuk dialihkan ke program yang menyentuh langsung ke masyarakat," ucapnya.

Kebijakan WFH ini, kata Zakiyah, hanya berlaku untuk OPD non pelayanan sedang­kan bagi OPD yang pelayanan tidak berlaku, tetap bekerja sampai Jumat agar pelayanan ke masyarakat tetap optimal.

Meskipun WFH pegawai tetap harus bekerja, jika ditemukan ada yang melang­gar tentunya akan ada sanksi yang diberikan.

"Nanti akan ada pengawasan ketat yang dilakukan supaya mereka tetap harus bekerja meskipun dari rumah. Setiap aturan pasti ada sanksi," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bap­perida Kabupaten Serang Devid Hermawan mengatakan, Musrenbang RKPD ini untuk adanya kesepakatan dan persiapan seluruh OPD, dalam rangka bagaimana melaksa­nakan program prioritas yang akan dilaksanakan di 2027.

Sumber: