Gubernur Dukung Evaluasi BPKP

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pe­laksanaan Evaluasi Pengumpulan Informasi Awal Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 bersama Badan Pe­ngawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP). Evaluasi yang dilakukan BPKP bertujuan untuk memastikan efektivitas peren­canaan dan penganggaran daerah, khususnya pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, ke­sehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan.

"Kami menyambut baik BPKP melakukan evaluasi terkait dengan korelasi program pemerintah daerah untuk lima sektor, yaitu pen­didikan, kesehatan, ke­mis­kinan, stunting dan ketahanan pangan," ungkap Andra di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, belum lama ini.

Menurutnya, evaluasi eksternal penting untuk memastikan efek­tivitas perencanaan dan pe­ng­anggaran daerah. Termasuk untuk memastikan keselarasan program pemerintah pusat dan pemerintah pada APBD 2026.

"Sebagai kepala daerah, tentu saya memerlukan evaluasi dari pihak lain untuk melihat sejauh mana efektivitas perencanaan, serta keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam APBD dan program kerja tahun 2026,” katanya

Selain itu, Andra juga mene­kankan evaluasi tersebut penting dalam memastikan program-pro­gram yang disusun selaras dengan target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Untuk itu, ia me­minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyerahkan data yang dibutuhkan.

“Saya minta seluruh OPD menye­rahkan data secara lengkap, data itu sudah ada, tinggal disampaikan dan kita koordinasikan bersama agar proses evaluasi berjalan baik. Harus ada komitmen karena BPKP hadir untuk membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten Rusdy Sofyan menjelaskan, evaluasi terse­but difokuskan pada peren­canaan dan penganggaran tahun 2026 di lima sektor prioritas na­sional yang juga menjadi per­hatian di seluruh Indonesia. Eva­luasi tersebut bukan audit tapi untuk memberikan masuk­an dalam penyusunan anggaran. 

“Kami akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran, ini bukan audit, melainkan evaluasi untuk memberikan masukan perbaikan," ujarnya. 

"Jika terdapat ketidaktepatan antara output dan outcome yang berpotensi menghambat penca­paian program, akan kami sampai­kan sebagai rekomendasi,” sam­bungnya.

Selanjutnya, dirinya menuturkan lima sektor dipilih karena meru­pakan program prioritas nasional dengan hasil cepat (quick wins) yang menjadi fokus pemerintah pusat. Evaluasi akan dimulai de­ngan pengumpulan informasi awal, termasuk asersi atau per­nyataan manajemen terkait jumlah dan rincian program pada masing-masing sektor.

“Program akan kami uji ke­sesuaiannya dengan RKPD dan RPJMD, serta dinilai efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. Proses ini membutuhkan waktu karena diawali dengan pe­ngum­pulan informasi, pengujian, hingga ana­lisis mendalam terhadap ke­giatan,” pungkasnya. (mam)

Sumber: