Gubernur: Program PKK Harus Sinergi dengan OPD
Gubernur Banten Andra Soni memberikan arahan pada Rakerda PKK Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025, Pendopo Lama, Kota Serang, Kamis (11/12).--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menekankan peran strategis Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Salah satunya dapat dilakukan dengan sinergi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.
Ia menjelaskan, PKK merupakan gerakan yang memiliki potensi besar jika dijalankan secara maksimal, khususnya dalam menyukseskan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
“PKK dibentuk sebagai sebuah gerakan yang kalau diperankan maksimal, maka insya Allah tujuan pembangunan kita akan berhasil," katanya saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025, Pendopo Lama, Kota Serang, Kamis (11/12).
Andra mendorong agar program-program PKK bersinergi kuat dengan OPD. Sebab, menurutnya, PKK dapat menjadi instrumen tambahan yang efektif untuk memastikan program Pemprov Banten tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.
Keunggulan utama PKK terletak pada jaringannya yang dekat dengan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW. Jaringan kader yang kuat ini dinilai mampu menggerakkan dan memberikan dukungan langsung kepada keluarga.
“Saya sangat berharap Rakerda ini menghasilkan sebuah rencana kerja tahun 2026 yang lebih maksimal,” tuturnya.
Tak hanya itu, Andra juga memberikan masukan khusus terkait dua program utama, Program PKK Mengajar. Ia mengusulkan perluasan cakupan program ini agar tidak terbatas pada sekolah formal, mengingat filosofi bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), PKK didorong untuk berperan aktif dalam program tersebut.
Peran yang dimaksud mencakup kunjungan, pengawasan, dan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani 1,7 juta peserta didik di Banten.
"SPPG memberdayakan desa juga. Pemprov Banten juga menjadikan desa sebagai target utama dalam menyejahterakan masyarakat. Maka PKK bisa berperan lagi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni menjelaskan bahwa Rakerda ini bertujuan memantapkan program kerja tahun 2026. Forum ini juga menjadi wadah penguatan sinergi antara PKK Provinsi dengan PKK kabupaten/kota agar program yang disusun selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.
"Rakerda ini adalah forum yang mengeluarkan kebijakan strategis antara program kerja PKK Provinsi Banten untuk satu tahun ke depan," katanya.
Program unggulan TP PKK Provinsi Banten untuk tahun 2026 akan diselaraskan dengan program gubernur dan wakil gubernur, mencakup pengecekan kesehatan gratis, pencegahan dan penanganan stunting. Program PKK mengajar yang akan fokus pada bidang pemberdayaan lingkungan, keluarga, dan kesehatan reproduksi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Gunawan Rusminto melaporkan bahwa Rakerda ini dihadiri oleh seluruh Ketua TP PKK se-Provinsi Banten dan perwakilan dari delapan kabupaten/kota, serta para kepala OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
"Rakerda diawali dengan pra-Rakerda sebagai evaluasi kegiatan 2025. Hasilnya untuk rencana 2026, muncul program PKK Mengajar dan sinkronisasi dengan kegiatan program OPD-OPD untuk masyarakat," paparnya. (mam)
Sumber:
- Share:
