Fokus Ambil Alih Aset Pasar Induk Rau

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang me­mas­tikan fokus utama pe­nye­lesaian persoalan Pasar Induk Rau (PIR) bukan pada pembongkaran bangunan, melainkan pengambilalihan aset dari pihak ketiga.

Lang­kah ini disampaikan Wali Kota Serang Budi Rustandi dalam kegiatan Dialog Publik Forum Mahasiswa Bergerak Serentak (FMBS) bertema “Problematika Pasar Induk Rau (PIR): Siapa yang Diuntungkan?” yang digelar di Kedai Toean Han, Kota Serang, Selasa (7/10).

“Langkah awal pemerintah saat ini adalah melakukan pengambilalihan aset terlebih dahulu. Saya baru saja me­ngirim surat ke Kejaksaan untuk mendampingi proses pengambilalihan tersebut. Karena sebelum aset itu resmi diambil alih, pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan apa pun,” ujarnya. 

Menurutnya, proses pe­ngam­bilalihan PIR sudah lama direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak 2014, BPK telah menya­rankan agar pemerintah me­mutus kerja sama dengan pihak ketiga karena banyak pelanggaran yang dilakukan pengelola lama.

“BPK setiap tahun mem­berikan rekomendasi agar pemerintah segera memutus kerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan sampai saat ini, mereka baru membayar pajak sekitar Rp140 juta di bulan Oktober. Artinya pelang­garan sudah cukup banyak. Tinggal kebera­nian wali kota untuk menuntas­­kan persoalan ini, dan insya Allah saya akan mengambil langkah tegas demi kepentingan pedagang dan kemajuan Kota Serang,” jelasnya.

Budi menegaskan, pembong­karan pasar tidak akan dila­kukan tanpa hasil kajian teknis yang jelas. Pemerintah, kata dia, harus mengetahui kondisi bangunan, kekuatan struktur, serta kelayakan sebelum me­ngambil keputusan apa pun.

“Kalau tiba-tiba bangunan roboh, siapa yang bertanggung jawab? Karena itu, saya tidak mau berbicara banyak sebe­lum ada kajian. Semua ren­cana pembangunan sah saja, asalkan ada dasar dan kajian yang jelas,” tegasnya.

Ia juga menyebut, seluruh proses pengambilalihan aset dilakukan dengan pendam­pingan aparat penegak hukum. Pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk me­ngambil keputusan karena pihak pengelola lama, PT Pesona, dinilai sudah wanprestasi.

“Nanti jika kajian selesai, hasilnya akan disampaikan secara terbuka kepada peda­gang. Pendampingan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan semua sesuai aturan,” ujarnya.

Setelah aset resmi diambil alih, Pemkot Serang akan memprioritaskan pedagang lama, terutama warga Kota Serang, agar dapat berjualan langsung di bawah penge­lolaan pemerintah.

“Prioritas utama adalah pe­dagang lama, khususnya warga Kota Serang. Semua pedagang akan langsung berhu­bungan dengan pemerintah dengan biaya sewa sesuai peraturan daerah, tanpa pungutan tam­bahan,” kata Budi.

Ia menegaskan, tujuan uta­ma pemerintah adalah men­ciptakan pasar yang tertata, bersih, dan menguntungkan pedagang. Selain itu, kebijakan pengambilalihan PIR juga diharapkan dapat mening­katkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kondisi pe­motongan dana transfer pusat.

“Saya menegaskan bahwa yang saya jalankan adalah pemerintahan, bukan kepen­tingan pribadi. Kalau pasar tertata rapi dan ramai, yang diuntungkan adalah pedagang. Sewanya lebih murah karena tanpa pihak ketiga,” ujarnya.

Budi juga menyoroti praktik pungutan liar yang selama ini terjadi di pasar. Menurut­nya, pemerintah hadir untuk memastikan keadilan bagi pedagang kecil dan mengakhiri praktik tidak transparan.

Sumber: