TKD Dipangkas, Pemkot Maksimalkan PAD
Ratusan tenaga honorer dilantik menjadi PPPK Kota Tangsel beberapa waktu lalu.-(Tri Budi Sulaksono/Tangerang Ekspres)-
TANGERANGEKSPRES.ID, CIPUTAT — Tahun depan, Transfer ke Dearah (IKD) dipangkas. Ini menjadi tantangan besar bagi Pemkot Tangsel. Untuk menyiasatinya, Pemkot Tangsel akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada tahun anggaran 2026 Pemerintah Pusat memotong Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026 untuk Kota Tangsel sebesar Rp340 miliar.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, di wilayahnya DAU atau dana perimbangan dari pusat itu sekitar Rp340 miliar. ”Tentunya ini mendorong kami untuk melakukan relokasi beberapa belanja-belanja untuk 2026,” ujarnya kepada TANGERANGEKSPRES.ID, Selasa (7/10).
Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, pihaknya juga juga melakukan pemangkasan untuk perjalanan dinas, makan minum, belanja-belanja yang tidak mengikat dan itu dilakukan pemangkasan hingga lebih 50 persen.
”Beberapa kegiatan non fisik seperti seminar, penyuluhan itu sepanjang tidak dirasakan perlu akan dikoreksi dan dikurangi juga. Rapat dihotel juga ditiadakan kecuali, rapat Forkopimda, rapat OPD dengan daerah lain tapi, yang lainnya semua menggunakan kantor atau ruangan-ruangan milik Pemkot yang tersebar,” tambahnya.
Menurutnya, pihaknya saat ini masih menghitung berapa DAU yang diperoleh tapi, pendapatan daerah juga harus ditingkatkan. Jadi selain mengurangi belanja pihaknya juga meningkatkan pendapatan daerah.
Menurutnya, dana transfer pusat tersebut langsung dipotong atau dikurangan dari pusat. Namun, Pak Ben mengaku akan tetap menjaga terkait gaji pegawai.
”Nah yang saya jaga ini adalah gaji pegawai, penghitungannya belum selesai. Tapi, yang saya jaga itu gaji dan tambahan pegawai, kalau bisa jangan dikurangi dan harusnya jangan dikurangi. Jadi berpengaruh sih kepada semua belanja daerah sebetulnya, kan lunayan juga Rp340 miliar kan gede juga,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, untuk menyiasati pemangkasan tersebut dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pemaksimalan PAD.
”Dimana wajib pajak yang belum bayar diharap bayar dengan melakukan relaksasi atau keringanan-keringanan supaya para wajib pajak mereka terangsang untuk bayar pajak. Yang penting mereka taat dulu bayar pajak. Kita kasih relaksasi supaya memudahkan juga,” ujarnya.
Pilar menambahkan, pihaknya juga berupaya mempermudah investasi, terus melakukan penegakan aturan supaya investor memiliki kepastian terkait aturan dan lainnya. ”Itu juga salah satu upaya kita supaya investasi tetap terjaga dan nyaman di Tangsel,” tambahnya.
Menurutnya, dampak pemangkasan tersebut terhadap belanja daerah pasti ada namun, pihaknya harus siap dengan berbagi macam risiko, dengan berbagai kondisi. Jadi dengan berkurnagnya DAU tersebut tidak jadi alasan Pemkot Tangsel tidak berinovasi unuk peningkatan PAD.
”Kita harus bergerak terus, terbukti dengan APBD Tangsel kan sampai saat ini terus investasi terus kita genjot, optimalisi pajak dan relaksasi pajak kita lakukan. Ya alhamdulliah APBD kita terus naik, terutama sektor PAD,” terangnya.
”Artinya kita harus berinovasi disitu. Salah satunya Tangsel kedepan bisa jadi kota tujuan wisata buatan, perhotelan dimaksimlakan lagi, dari sisi hiburan, wisata edukasi, wisata kesehatan. Kalau itu semua bisa jalan maka PAD kita akan meningkat dan bukan hanya berharap dari PBB dan BPHTB,” tuturnya.
Sumber:
- Share:
