Jokowi Bicara Keras di Rapat Kabinet Menteri, Panglima TNI dan Kapolri Jangan Bikin Gaduh

JAKARTA-Presiden Joko Widodo bicara keras saat memberi arahan, pada pembukaan rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10). Pada forum yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan jajaran menteri Kabinet Kerja, Jokowi (sapaan presiden) memberikan arahan tegas saat menyinggung soal tahun politik pada 2018 mendatang. Ia menegaskan, politik harus kondusif. Oleh sebab itu, ia meminta para menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan lain-lain agar jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Kalau ada permasalahan antar lembaga, antar kementerian, Presiden meminta agar diselesaikan secara kondusif. “Bahas di tingkat menko (menteri koordinator), kalau di tingkat menko belum selesai, bahas di tingkat ke Pak Wapres, kalau masih belum selesai bisa ke saya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) siang, seperti dikutip dari website resmi Setkab. Presiden mengingatkan, bahwa tahun 2018 sudah masuk ke tahun politik. Ada pilkada, ada tahapan pileg, ada tahapan pilpres, sudah masuk. Oleh sebab itu, Presiden menekankan, sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. “Kita bekerja saja, sudah, bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat ke Rapat Terbatas. Sekali lagi, kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan juga di masyarakat,” tegas Jokowi. Sebagai Kepala Pemerintahan, sebagai Kepala Negara, sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Presiden memerintahkan kepada para pejabat pemerintah agar fokus pada tugas masing-masing, terus bekerja sama, terus bersinergi. “Jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi, tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi-prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita,” pungkasnya. Sidangkabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Untuk diketahui, salah satu isu yang belakangan menjadi polemik adalah terkait impor senjata api. Hal tersebut mencuat setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut ada institusi di luar TNI mengimpor 5.000 senjata api dengan mencatut nama presiden. Menanggapi pernyataan presiden, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai arahan presiden bertujuan supaya internal pemerintah tidak gaduh. "Kalau di luar orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet gak boleh," ucap Ryamizard usai sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Senin (2/10). Saat ditanya wartawan apakah pernyataan tersebut tertuju kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang pernyataannya soal 5.000 senjata impor sempat jadi polemik, Menhan tidak membantah dan tidak membenarkan. "Ya tau sendiri lah, tapi yang jelas ke depan gak boleh lagi ya," ujar Jenderal TNI (Purn) ini. Dia juga menduga bahwa presiden telah memberikan teguran kepada Panglima TNI terkait polemik senjata api tersebut. "Saya rasa sudah (menegur). Kan beliau (Panglima-red) dipanggil, Menkolhukam dipanggil. Saya enggak. Pasti lah ada dikasih tau lah. Saya juga sering dikasih tau. Gak ada masalah," tambah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2002-2005 ini. (jpnn)

Sumber: