Pelantikan Sekda Kabupaten Serang Ditarget Minggu Ini

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Badan Ke­pe­gawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP­SDM) Kabupaten Serang me­nargetkan, pelantikan calon Sekda Kabupaten Serang hasil open bidding akan dilak­sa­nakan Minggu ini, meskipun masih menunggu surat reko­mendasi dari Kemendagri RI.

Apabila sudah ada turunan­nya, akan langsung disam­paikan ke Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, untuk me­milih salah satu calon sekda serta meminta waktu kapan pelantikan bisa dilaksanakan.

Diketahui, ada tiga nama calon Sekda Kabupaten Serang hasil open bidding yaitu, Staf Ahli Bupati Serang Zaldi Dhuhana, Staf Ahli Bupati Se­rang Rahmat Setiadi dan Kepala MAN 1 Serang Momon Andriwinata.

Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Surtaman mengatakan, surat rekomendasi dari BKP­SDM Kabupaten Serang ke­pada Kemendagri RI sudah disampaikan Minggu lalu, namun belum ada balasan yang diterimanya.

Biasanya paling lambat 10 hari setelah diajukan bisa ke­luar, surat rekomendasi balasannya dari Kemendagri RI yang kemungkinan Minggu ini akan keluar balasannya.

"Paling lama 10 hari setelah diajukan biasanya keluar, In­syaallah saya yakin hari ini keluar izin dari Kemendagri. Dengan demikian, mudah-mudahan Minggu ini sudah bisa dilaksanakan pelantikan sekda definitif," katanya ke­pada wartawan melalui tele­pon seluler, Selasa 19 Agustus 2025.

Apabila surat balasan sudah keluar, kata Surtaman, pihak­nya bakal langsung menyam­­paikannya kepada Bupati Se­rang Ratu Rachmatuzakiyah, untuk meminta waktu kapan pelantikannya sekaligus nama yang akan dilantiknya.

Jika nantinya nama sekda yang akan dilantik telah di­tentukan, pihaknya bakal lang­­sung membuat SK pe­lantikan­nya.

"Misalnya sore ini atau ma­lam ini turun dari Kemen­dagri, kami komunikasi ke bu­pati ka­pan dilantiknya seka­ligus minta nama untuk kami buat­kan SK pelantikan­nya. Ka­lau kata bupati besok pelan­tikan, ya kita langsung gerak cepat pelantikan," ujarnya.

Kata Surtaman, pelaksanaan pelantikan nanti dikhususkan hanya sekda saja, tidak diba­rengi dengan mutasi rotasi pada kekosongan jabatan yang ditinggalkan karena pejabat­nya pensiun.

Untuk rotasi mutasi akan dilaksanakan dilain waktu, karena harus meminta izin lagi kepada Kemendagri RI.

"Fokus sekda saja yang dilan­tik, supaya sakral soalnya biar fokus melantik pimpinan OPD jangan dibarengi dengan yang lain. Kalau rotasi mutasi, dilain waktu kita jadwalkan lagi sem­­­bari meminta izin kembali ke Kemendagri RI," ucapnya. (agm)

Sumber: